RADARPEKALONGAN.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa atau dikenal sebagai Badan Otorita Tanggul Laut Jawa. Langkah ini disambut positif sebagai upaya nyata pemerintah dalam menangani bencana banjir rob dan abrasi yang selama ini melanda pesisir utara Jawa.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menyebut pembentukan badan tersebut merupakan momentum penting yang harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa harus menjadi prioritas utama di wilayah Jawa Tengah, khususnya mulai dari Ulujami Pemalang, pesisir Pekalongan, hingga pantai barat Batang.
“Saya sangat menyambut baik pembentukan Badan Otorita Pantura. Namun jangan berhenti di seremonial, harus ada gerak cepat agar tanggul raksasa benar-benar segera dibangun di Pemalang, Pekalongan, dan Batang,” ujar Rizal, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga:Gara-gara Obat Nyamuk, Rumah Warga di Wonorejo Pekalongan Ludes Terbakar, Rugi Rp150 Juta!Siswa MA NU 05 Gemuh Belajar Menulis Berita dari Mahasiswa STIK, Siap Cetak Jurnalis Muda!
Politikus dari Dapil Jateng X ini menegaskan, masyarakat pesisir di tiga daerah tersebut sudah terlalu lama menjadi korban rob. Ribuan rumah kerap tergenang air laut, lahan pertanian rusak, hingga aktivitas ekonomi terhenti. “Warga sudah menunggu bertahun-tahun. Tanpa tanggul, mereka akan terus jadi korban banjir rob,” tegasnya.
Rizal menambahkan, keberadaan tanggul laut tidak hanya untuk menyelamatkan permukiman warga, tetapi juga sektor industri, perdagangan, dan jalur transportasi nasional yang melintasi pantura. “Pantura adalah urat nadi ekonomi. Kalau rob dibiarkan, kerugian negara akan makin besar,” katanya.
Ia berkomitmen akan mengawal langsung kinerja Badan Otorita Pantura di DPR agar pembangunan tanggul raksasa benar-benar diprioritaskan untuk kawasan paling terdampak.
“Saya akan kawal terus di pusat. Pemalang, Pekalongan, dan Batang harus jadi prioritas. Warga sudah tidak bisa menunggu lama lagi,” ujar Rizal.
Selain itu, Rizal mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat agar proyek bisa berjalan efektif. Ia juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta melalui skema KPBU untuk mempercepat pendanaan.
“Rob datang tiap tahun, penderitaan warga semakin besar. Maka gerak cepat adalah kunci,” tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall di utara Jawa masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini diharapkan tak hanya menjadi penahan rob, tetapi juga membuka kawasan ekonomi baru.