RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa kegiatan legislatif tidak akan berhenti setelah kantor DPRD terbakar oleh massa anarkis pada Sabtu (30/8/2025) lalu.
Menurutnya, musibah besar ini memang mengubah pola kerja anggota dewan, tetapi tidak boleh menghalangi mereka dalam melaksanakan amanah rakyat.
Azmi memastikan, DPRD tidak akan menggunakan hotel maupun fasilitas komersial lain untuk menggelar rapat resmi. Sebagai gantinya, sejumlah alternatif darurat telah disiapkan, termasuk memanfaatkan gedung OPD yang ada hingga mendirikan tenda di area sekitar.
Baca Juga:Siswa SMK Gondang Diimbau Tak Ikut Aksi Anarkis, Kapolsek Beri Pesan Tegas!BREAKING! Pemkot Pekalongan Terima Bantuan Recovery Rp61,5 Miliar dari Pemprov Jateng!
“Kami sudah berkoordinasi dengan Sekda untuk menentukan lokasi sementara. Bahkan kalau perlu, kita bisa dirikan tenda di halaman ini,” ucap Azmi, kemarin.
Ia menambahkan, dalam situasi darurat, pola kerja DPRD harus lebih fleksibel. Para legislator yang biasanya menerima kedatangan OPD di gedung dewan, kini siap mendatangi langsung kantor dinas maupun masyarakat.
“Intinya, komunikasi politik tidak boleh terputus. Semua kegiatan harus tetap berjalan meskipun fasilitas terbatas,” tegasnya.
Meski fungsi dewan tetap berjalan, Azmi mengakui rapat paripurna belum bisa segera dilakukan. Namun, jika ada pembahasan penting seperti APBD 2026 yang mendesak, pihaknya akan mencari ruang alternatif yang representatif. Ia juga menekankan bahwa, pemulihan dokumen penting menjadi prioritas utama.
“Sebetulnya yang lebih krusial adalah merecover dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Karena di gedung ini, banyak sekali aspirasi masyarakat mulai dari perbaikan jalan, bedah rumah, rehab musala dan masjid, kesehatan hingga pendidikan.
Ini harus kami kumpulkan dulu secara maksimal. Harapannya kepada masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, kami tetap siap karena saat ini momennya penyusunan APBD tahun 2026,” jelasnya.
Azmi menegaskan, DPRD Kota Pekalongan akan terus berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. “Kami tidak ingin ada agenda penting yang terbengkalai. Fokus utama saat ini adalah memastikan roda pemerintahan berjalan normal dan anggaran bisa digunakan secara optimal untuk recovery,” pungkasnya.(nul)