Gedung Kantor Wali Kota & DPRD Pekalongan Akan Dibangun Kembali oleh Pemerintah Pusat!

Gedung Kantor Wali Kota & DPRD Pekalongan Akan Dibangun Kembali oleh Pemerintah Pusat!
WAHYU HIDAYAT KUNJUNGAN – Menteri PU, Dody Hanggodo, mengunjungi Kota Pekalongan pasca kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pekalongan, Minggu (7/9/2025).
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID, PEKALONGAN – Pasca kerusuhan 30 Agustus 2025 yang menghanguskan kompleks Setda dan DPRD Kota Pekalongan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan gedung Kantor Setda, Kantor Wali Kota, dan DPRD akan dibangun kembali. Targetnya, pembangunan rampung pada akhir 2026.

Hal itu disampaikan Menteri Dody saat meninjau langsung lokasi, Minggu (7/9/2025). Menurutnya, kondisi bangunan yang rusak parah tidak memungkinkan untuk diperbaiki, sehingga harus dirobohkan total.

“Kalau sudah begini nggak ada cara lain, Mas. Kalau dipertahankan justru lebih mahal. Pengalaman kami waktu membangun stadion di Malang, itu biayanya jauh lebih tinggi. Jadi lebih murah kalau langsung dirobohkan,” jelasnya.

Baca Juga:Geger di Eks AKN Pekalongan, Warga Temukan Mayat Pria Membusuk di Kebun!Pelajar 14 Tahun Tewas Terlindas Bus Pariwisata di Batang, Diduga Sepeda Oleng!

Dody menegaskan, pembangunan akan menggunakan dana APBN dengan desain semirip mungkin dengan bangunan lama. “Masalahnya, cetak biru bangunan juga ikut terbakar. Jadi kita harus mendesain ulang. Tapi saya tidak mau kepala daerah tidak punya kantor dan DPRD juga tidak bisa berfungsi. Karena itu, kita upayakan selesai paling lambat akhir 2026, bahkan kalau bisa lebih cepat,” ujarnya.

Untuk menjaga bentuk bangunan, Kementerian PU akan berusaha mempertahankan model lama. “Supaya desain tetap terjaga, nanti kita panggil tim yang masih ingat bentuknya seperti apa, jadi tidak banyak berubah,” tambahnya.

Estimasi anggaran awal pembangunan, kata Dody, sekitar Rp80–90 miliar. Namun angka tersebut masih bisa berubah setelah perhitungan teknis selesai. Ia menambahkan, pembangunan kembali gedung pemerintahan ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai arahan Pak Presiden, semua bangunan yang terbakar akibat kerusuhan harus ditangani oleh pemerintah pusat,” tegasnya. Menurutnya, proyek serupa juga akan dilakukan di beberapa daerah lain yang terdampak kerusuhan. “Hitungan awal totalnya sekitar Rp900 miliar, kemungkinan berkembang jadi Rp1,1–1,2 triliun. Yang paling berat itu di sini, Kediri, dan Makassar. Pembangunannya dilakukan serentak,” jelasnya.

Pelayanan ASN Tetap Jalan

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf) memastikan pelayanan ASN tetap berjalan meski gedung kantor terbakar. “Pelayanan masyarakat berjalan normal, hanya kepala bagian yang sempat terkendala. Saat ini justru saya, Bu Wakil, dan Pak Sekda yang belum punya kantor. Untuk sementara kami mobile, sekaligus bisa memantau langsung ke beberapa dinas,” ungkapnya.

0 Komentar