RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – DPRD Kabupaten Pekalongan secara resmi menyampaikan berkas hasil audiensi dengan perwakilan mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid dan Aliansi Cipayung Pekalongan Raya ke Sekretariat Jenderal DPR RI di Senayan Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Adapun penyampaian dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah yang diberikan oleh mahasiswa kepada DPRD Kabupaten Pekalongan melalui aksi orasi dan audiensi pada 3 September dan 8 September 2025.
Dalam dua momentum tersebut, mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait isu tata kelola pemerintahan, lingkungan, serta sejumlah kebijakan nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Baca Juga:Dinkes Gelar Orientasi Kader Posyandu, Perkuat Deteksi Dini Balita Wasting di Pekalongan!Dukung Ketahanan Pangan, Rutan Pekalongan Tanam Pohon Kelapa Serentak!
Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Ruben R. Prabu Faza dan Ahmad Ridhowi, kepada Ketua DPR RI melalui bagian persuratan DPR RI. Dokumen tersebut disampaikan dengan surat pengantar bernomor 100.2.1/769 dan telah mendapat tanda terima dari Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bukti bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat Pekalongan telah diterima secara sah untuk ditindaklanjuti.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Ruben R. Prabu Faza, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara masyarakat sampai ke pemerintah pusat.
“Kami tidak hanya menerima aspirasi, tapi juga memastikan bahwa aspirasi itu benar-benar kami bawa dan diterima oleh DPR RI. Ini bentuk nyata bahwa DPRD hadir sebagai jembatan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD lainnya, Ahmad Ridhowi, menambahkan bahwa pihaknya berharap dokumen aspirasi tersebut tidak berhenti hanya pada proses administratif.
“Kami meminta agar isu-isu penting yang telah disampaikan mahasiswa bisa menjadi bahan pertimbangan DPR RI dalam menyusun kebijakan. Mahasiswa adalah mitra kritis yang perlu didengar,” ungkapnya.
Dengan penyampaian ini, DPRD Kabupaten Pekalongan berharap agar pemerintah pusat benar-benar memberi perhatian terhadap suara mahasiswa dan masyarakat Pekalongan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan yang ada di daerah maupun nasional.(yon)