RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir bersama Wakil Pimpinan H. Sumar Rosul, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks eks Pendopo Nusantara di Kota Pekalongan, Jumat (20/9).
Ketua DPRD mengaku prihatin lantaran lokasi bersejarah tak terawat bahkan diduga jadi gudang. Sidak ini memunculkan sorotan tajam terkait pengelolaan aset daerah yang dinilai tidak transparan dan minim koordinasi.
H. Abdul Munir dan H. Sumar Rosul tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB. Keduanya mengaku kaget karena kawasan tersebut, terutama bagian depan dan samping barat-timur, sudah tertata rapi untuk kuliner, namun bagian belakang eks pendopo nusantara tidak terawat lagi.
Baca Juga:Sambut HUT ke-80 TNI, Kodim Pekalongan Gelar Bakti Sosial: Pengobatan Gratis Hingga Donor Darah!Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun, Kampung Wajar Diluncurkan di Pos PAUD Klego Pekalongan!
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, menyatakan keprihatinannya atas kondisi bangunan bersejarah yang kini dibiarkan mangkrak dan rusak. Padahal, eks pendopo bupati tersebut merupakan cagar budaya yang menjadi saksi perjalanan Kabupaten Pekalongan.
“Saya prihatin. Bangunan yang masih kami usahakan untuk menjadi cagar budaya dan peninggalan para pendahulu tidak terurus. Nanti akan kita evaluasi agar bangunan ini, yang merupakan sejarah awal membangun Kabupaten Pekalongan, bisa menjadi lebih baik,” ujar Abdul Munir.
Munir juga mengkritisi minimnya koordinasi pemerintah daerah terkait pengelolaan aset, termasuk kerja sama sewa dengan pihak ketiga. “Yang namanya pengelolaan aset itu kan harusnya dikaji dengan cermat dari sisi budaya, sejarah dan ekonomi. Apalagi kalau ada perubahan bentuk, kerja sama, atau sewa, DPRD ya seharusnya tahu karena sebagai fungsi kontrol,” tegasnya.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi bangunan eks pendopo memprihatinkan. Beberapa bagian atap rusak, cat dinding mengelupas, dan halaman kompleks dipenuhi rumput liar. Situasi ini, menurut Munir, mencerminkan lemahnya perhatian terhadap pelestarian sejarah.
Selain itu, Munir menyinggung wacana pembangunan museum daerah yang hingga kini belum terealisasi. Menurutnya, penanganan eks pendopo tidak bisa dilakukan sepihak karena lokasinya berada di wilayah administrasi Kota Pekalongan.
“Memang ini permasalahannya. Bagaimana penanganan masalah itu ada aglomerasi. Kalau ini mau dijadikan museum tapi letaknya di Kota Pekalongan, yang dapat ya kota. Ini pernah dibicarakan dengan Pak Wali Kota, antara bupati dan wali kota juga sudah ketemu waktu itu.