RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang tengah menghadapi ujian berat. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp254 miliar memaksa daerah ini harus berpikir ulang dalam menjalankan program pembangunan.
Wakil Bupati Batang Suyono mengakui, dampak pemotongan tersebut cukup besar terhadap struktur keuangan daerah. Sejumlah program bahkan kemungkinan harus dikorbankan demi menyesuaikan kondisi fiskal yang ada.
“Dengan pengurangan ini, kami bersama DPRD akan melakukan pencermatan ulang. Struktur APBD akan kita bongkar kembali agar ditemukan angka yang ideal dan efisien. Kami akan lihat program mana yang masih bisa dijalankan dan mana yang harus ditunda dulu,” ujarnya, Senin (13/10).
Baca Juga:Ribuan Warga Banjiri Kajen Bersholawat, Bupati Ajak Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa!DPUPR Batang Perketat Pengawasan Retribusi Tiang Internet, Optimis Lampaui Target PAD!
Suyono menegaskan, langkah efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan. Hanya, pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. “Tahun 2026 nanti akan benar-benar kita seleksi. Yang paling penting, program yang menyentuh langsung ke masyarakat tidak boleh terganggu. Program yang tidak signifikan akan kami tunda dulu,” tegasnya.
Ia juga menyebut, Pemkab Batang tengah mencari alternatif pembiayaan lain, seperti dana CSR perusahaan, untuk menutup kebutuhan anggaran. “Insyaallah tidak akan mengganggu kinerja pemerintah. Apapun kondisi keuangannya, kami harus tetap siap menjalankan amanat negara,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Batang, Sri Purwaningsih, meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih bijak dalam menyusun kegiatan. “Program yang sifatnya hanya rutinitas perlu dikaji ulang. Yang harus diutamakan adalah kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Efisiensi bukan berarti berhenti bekerja, tapi memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran,” tegasnya.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Batang, Suudi, memastikan bahwa Rancangan APBD (RAPBD) 2026 kini sedang dievaluasi di tingkat eksekutif sebelum dibahas bersama dewan. “RAPBD masih di eksekutif, dan sedang dievaluasi ulang agar sesuai dengan kondisi keuangan terbaru. Kita ingin memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar realistis dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
DPRD bersama Pemkab akan menelaah seluruh isi RAPBD 2026 secara menyeluruh. “Kita akan lihat secara komprehensif. Infrastruktur, pertanian, dan peningkatan SDM tetap menjadi prioritas karena langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya.(fel)