RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat pada anggaran tahun 2026 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Harun dalam Pertemuan Penguatan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah bersama insan pers, pegiat media sosial, dan pelaku UMKM, di Cafe Alam Teduh Kota Pekalongan, baru-baru ini.
“Alhamdulillah pada kesempatan baik ini Saya bisa bersilaturahmi dengan insan pers, pegiat media sosial, dan pelaku UMKM untuk bersama-sama mencari solusi. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah pada Tahun 2026. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah agar lebih kreatif menggali potensi sumber-sumber PAD sehingga aktivitas pembangunan tetap berjalan,” tutur Harun.
Baca Juga:Anggaran Dipangkas, Dinkes Batang Prioritaskan Perbaikan Sarpras & Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan!Biki Sabili Karkauni Jadi Perempuan Pertama Pimpin IMM Kendal Pasca Musycab ke-XII!
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar-daerah menjadi sangat penting. Ia menekankan pentingnya inovasi kebijakan dan kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat.
“Kami di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang mendorong berbagai langkah strategis agar daerah memiliki ruang gerak lebih luas. Salah satunya dengan membahas Raperda Pariwisata, yang diharapkan bisa menjadi payung hukum agar penyelenggaraan pariwisata di Jawa Tengah semakin baik, memanusiakan wisatawan, dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” jelasnya.
Harun menambahkan, peningkatan investasi dan pariwisata menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi daerah. “Kalau pariwisata dikelola dengan baik, masyarakat senang berkunjung, retribusi masuk, PAD naik, dan pengelola lokal juga ikut sejahtera. Ini contoh kreativitas yang kami dorong bersama. Selain itu, kami juga terus mendorong agar iklim investasi di Jawa Tengah semakin kondusif,” tambahnya.
Harun mengapresiasi langkah 18 kepala daerah di Jawa Tengah yang telah menghadap Kementerian Keuangan untuk mencari titik temu. “Kita di daerah harus sengkuyung bareng-bareng, mencari PAD dari sumber-sumber yang tidak mencekik masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid antara legislatif, eksekutif, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin pelayanan publik tetap bisa berjalan dengan baik meskipun ada keterbatasan anggaran,” tegasnya.