RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Kabar gembira datang bagi ribuan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Kabupaten Batang. Sebanyak 2.823 pegawai non-ASN diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang, Dwi Riyanto, menyampaikan bahwa pengusulan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian Pemkab terhadap para pegawai non-ASN.
“Ya, kami telah mengusulkan 2.823 orang untuk menjadi PPPK Paruh Waktu. Ini wujud apresiasi Pemkab Batang atas dedikasi dan kerja keras mereka,” ujarnya, Selasa (21/10).
Baca Juga:Al Kaffa Juara Liga Santri Pekalongan 2025, Tundukkan Sabaqo FC 1-0 di Final Stadion Sidandang!Wawalkot Dorong Kauman Batik Art Fest Jadi Agenda Nasional, Apresiasi Kemeriahan & Seni Batik!
Menurut Dwi, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga non-ASN. Saat ini, Pemkab Batang tengah mengajukan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Setelah proses tersebut selesai, barulah para pegawai dapat resmi menyandang status PPPK Paruh Waktu.
Soal penghasilan, Dwi memastikan bahwa upah yang diterima tidak akan lebih rendah dari gaji saat mereka masih berstatus non-ASN. “Pembayaran gaji minimal sama dengan saat menjadi pegawai tidak tetap (PTT). Besarannya tergantung unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Selain gaji pokok, para PPPK Paruh Waktu nantinya juga akan menerima tunjangan tambahan, seperti tunjangan pekerjaan, THR, tunjangan transportasi, hingga tunjangan perlindungan sosial.
Dwi berharap kebijakan ini dapat memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih optimal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Dengan status dan kesejahteraan yang lebih baik, kami berharap kinerja pegawai semakin meningkat dan pelayanan publik di Batang makin berkualitas,” tandasnya.(fel)