RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menginstruksikan bahwa pembayaran honor atau gaji relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus diberikan secara penuh kepada penerima yang berhak, tanpa adanya pemotongan dalam bentuk apa pun. Ketegasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, usai menghadiri sosialisasi perizinan bangunan gedung bagi SPPG se-Kota Pekalongan, kemarin.
Balgis menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sudah sampaikan kepada para kepala SPPG bahwa honor relawan tidak boleh dipotong. Itu ada standarnya dari BGN dan harus dipenuhi. Karena ini menyangkut hak para relawan, maka harus diberikan penuh kepada yang bersangkutan,” tegas Wawalkot Balgis.
Baca Juga:Perdana! 283 Siswa SMAN 2 Batang Ikuti TKA Nasional, Tegang Demi Lanjut ke Perguruan TinggiTragedi Gas Melon di Pekalongan, Ledakan di Kamar Kos Tewaskan Ayah, Balita, dan Bayi
Wawalkot memastikan, Pemkot tidak akan segan memberikan peringatan maupun sanksi apabila ditemukan pelanggaran terkait pembayaran gaji atau honor relawan. Pemkot juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Kalau kami menemukan seperti itu, tentu akan ada peringatan dan sanksi. Kami juga akan berkoordinasi dengan BGN jika memang ada kasus seperti itu. Kalau ada temuan, kami siap menerima laporan,” ujarnya.
Meskipun hingga saat ini belum ada laporan yang terbukti, Balgis terus mengingatkan mitra dan pengelola SPPG untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program tersebut. (nul)