Dampak Bencana Januari, Badan Geologi Sebut Batas Pekalongan Risiko Tinggi Gerakan Tanah

Dampak Bencana Januari, Badan Geologi Sebut Batas Pekalongan Risiko Tinggi Gerakan Tanah
HADI WALUYO EVAKUASI KORBAN - Aparat gabungan mencari korban longsor di Desa Kasimpar, Petungkriyono, pada Januari 2025.
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Potensi ancaman bencana alam di wilayah pegunungan Kabupaten Pekalongan kembali menjadi sorotan serius. Badan Geologi memetakan sejumlah titik, terutama di Kecamatan Petungkriyono, masuk dalam kategori rawan gerakan tanah tinggi. Kewaspadaan ini meningkat pasca-bencana longsor pada Januari 2025 yang menelan 26 korban jiwa dan kejadian serupa di Banjarnegara.

Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menyampaikan bahwa Badan Geologi telah memberikan sejumlah rekomendasi pasca-kajian di lapangan. Salah satunya adalah perlunya relokasi Desa Kasimpar, karena desa tersebut berada di zona berpotensi gerakan tanah tinggi.

“Kami sebelumnya juga menanyakan hal itu, termasuk setelah laporan bencana Petungkriyono. Banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Badan Geologi telah memetakan potensi ancaman tanah gerak di Kabupaten Pekalongan,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga:Jalan Poros Kesesi-Sragi Ditutup, Warga Ponolawen Bangun Jembatan Darurat Motor SwadayaPerkuat Disiplin WBP, Peserta Maganghub dan Kwarcab Latih Baris Berbaris Santri Rutan Pekalongan

Curah Hujan Ekstrem dan Kebutuhan Inventarisasi EWS

Menurut Sekda, curah hujan ekstrem, yang diprediksi BMKG mencapai puncaknya pada akhir Desember 2025 hingga Februari 2026, menjadi salah satu faktor pemicu utama gerakan tanah.

Pemerintah daerah kini memperkuat kolaborasi mitigasi dengan menggandeng BMKG, Badan Geologi, akademisi, dan Mercy Corps. Fokus utama diarahkan pada penyusunan tata ruang yang mengarusutamakan penanganan risiko bencana.

Badan Geologi memaparkan bahwa wilayah pegunungan Pekalongan memiliki risiko tinggi hingga menengah, dan daerah atas seperti Lebakbarang dan Sragi harus mendapat perhatian khusus.

Sekda juga memastikan pemerintah daerah telah menginstruksikan Plt Kepala BPBD untuk menginventarisasi dan menghidupkan kembali Early Warning System (EWS) yang dilaporkan banyak yang tidak berfungsi, sebagai langkah perbaikan mitigasi struktural.

“Saya berharap pertemuan dengan Badan Geologi, BMKG, dan para ahli dapat memperkuat upaya mitigasi sehingga lebih terstruktur,” tutup Sekda. (had)

0 Komentar