RADARPEKALONGAN.ID — Pada 2025, persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) kembali menjadi sorotan nasional karena dampaknya terhadap meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta terganggunya keselamatan pengguna jalan.
Sebagai dukungan terhadap upaya penanganan ODOL di Jawa Timur, Jasa Raharja menghadiri Kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 20F25 yang diselenggarakan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur pada Selasa, 16 Desember 2025 di Gedung Tani Puspo Agro, Sidoarjo, Jawa Timur.
Acara tersebut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Korlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., serta perwakilan lembaga yang menjadi stakeholder transportasi darat, seperti Jasa Raharja, PT Jasa Marga (Persero), Asosiasi Karoseri Indonesia, Organisasi Angkutan Darat, dan lainnya.
Baca Juga:OM New Eleng Rilis "Curhat Bocah Kekinian": Grup Orkes dari Pekalongan, Sajikan Orkes Jadul Sarat Pesan SosialSosialisasi Empat Pilar, Ashraff Abu Tekankan Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI
Kehadiran pemerintah, kepolisian, dan para stakeholder, termasuk Jasa Raharja, mencerminkan komitmen negara hadir dalam memastikan keselamatan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal menuju target besar Indonesia Zero ODOL 2027. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung agenda nasional tersebut.
“Target utamanya adalah mencapai Indonesia Zero ODOL pada tahun 2027. Pencapaian ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang berkeselamatan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sistem logistik nasional. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di sini, tetapi terus berlanjut hingga 2027 dengan komitmen bersama seluruh stakeholder,” ujar Dudy.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program Zero ODOL.
“Jawa Timur siap membangun koordinasi dan efektivitas program Zero ODOL dengan target 2027. Normalisasi ODOL penting untuk mewujudkan tata kelola transportasi yang aman dan lancar, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mengurangi kerusakan jalan. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan karoseri, menjadi kunci agar efisiensi dan produktivitas dapat tercapai,” ungkapnya.