RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmen politik yang kuat dalam mendukung pelayanan publik. Secara mengejutkan, legislatif menyatakan kesiapan mereka untuk membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPRD demi menutup kekurangan anggaran Universal Health Coverage (UHC) atau layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Langkah ekstrem ini diambil menyusul banyaknya keluhan warga yang terdampak kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBD. DPRD menilai, pemenuhan hak kesehatan masyarakat jauh lebih mendesak dibandingkan renovasi atau pembangunan infrastruktur gedung pemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R. Prabu Faza, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima gelombang aspirasi dari warga yang kini kesulitan mengakses layanan medis setelah kepesertaannya dinonaktifkan secara tiba-tiba.
Baca Juga:Warga Ngampel Kendal Keluhkan Debu Tebal Dump Truk Galian C, Omzet Warung Anjlok dan Rumah RusakJamin Keamanan Pangan, 22 Dapur SPPG di Kota Pekalongan Resmi Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
“Penonaktifan ini memang sudah ada aturannya, ada klasifikasinya. Tapi faktanya di lapangan, masih banyak masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan, namun kepesertaannya sudah tidak aktif,” ujar Ruben di Gedung DPRD Pekalongan, Jumat (9/1/2026).
Gedung Baru Bisa Menunggu, Kesehatan Tidak
Menurut Ruben, koordinasi internal antar-pimpinan dan anggota dewan telah menghasilkan kesepakatan awal untuk mencari solusi tercepat atas keterbatasan fiskal daerah. Pengalihan anggaran pembangunan gedung dewan menjadi opsi paling rasional untuk diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Langkah ini diharapkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan UHC bagi ratusan ribu warga yang sempat terkena dampak efisiensi anggaran.
“Salah satu opsi yang paling memungkinkan dan mendesak adalah pengalihan anggaran pembangunan gedung DPRD. Kalau itu menjadi kesepakatan bersama demi masyarakat, kami siap mengalokasikannya untuk pemenuhan anggaran UHC,” tegas Ruben secara terbuka.
Keikhlasan Legislatif demi Masyarakat
Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan konstituen, para anggota dewan mengaku merasakan beban psikologis warga yang harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ruben menekankan bahwa secara pribadi maupun kolektif, DPRD rela melepas fasilitas gedung baru tersebut.
“Kalau untuk masyarakat, kami sangat siap. Insya Allah kawan-kawan dewan juga sepakat,” pungkasnya.
Pihak legislatif kini mendesak jajaran eksekutif untuk segera mengambil langkah konkret pasca-sidang paripurna guna memastikan anggaran tersebut tepat sasaran. DPRD berharap dengan dialihkannya dana pembangunan gedung, sistem UHC di Kabupaten Pekalongan dapat kembali berjalan optimal 100 persen seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa ada warga miskin yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan. (yon)