RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan bergerak cepat merespons ancaman cuaca ekstrem. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Ruang Rapat Komisi A, disepakati komitmen bersama untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana secara terpadu dan lintas sektoral.
Pertemuan strategis ini menjadi krusial mengingat topografi Kabupaten Pekalongan yang memiliki titik rawan bencana beragam, mulai dari tanah longsor di dataran tinggi hingga banjir di wilayah pesisir. DPRD menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus melibatkan sinergi antara TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pemerintah tingkat kecamatan.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Abdul Munir, yang memimpin langsung rapat tersebut, menginstruksikan para camat di wilayah zona merah—seperti Petungkriyono, Lebakbarang, Kandangserang, Wonokerto, dan Siwalan—untuk meningkatkan kewaspadaan dini.
Baca Juga:Waspada Bencana di Kendal, 8 Kejadian Tercatat dalam Sebulan, Tanah Longsor Jadi Ancaman Paling DominanMisi Kemanusiaan NU Peduli, Relawan LPBI NU Kota Pekalongan Diberangkatkan ke Aceh untuk Pemulihan Bencana
Siaga 24 Jam dengan Sistem Tiga Shift
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, memaparkan bahwa saat ini pihaknya telah menyiagakan personel Satgas yang terbagi ke dalam tiga regu. Pengawasan dilakukan secara non-stop guna memastikan respons cepat (quick response) saat terjadi keadaan darurat.
“Personel kami siaga sepanjang waktu. Dukungan lintas sektor sangat berarti untuk memperkuat respons cepat ketika terjadi bencana,” ujar Agus Pranoto saat memberikan laporan di hadapan pimpinan dewan, Selasa, 13 Januari 2026.
Agus menambahkan, dukungan dari instansi lain seperti Dinas Sosial terkait logistik dan Dinas Kesehatan terkait tim medis darurat sangat membantu operasional BPBD di lapangan, terutama saat akses menuju lokasi bencana terhambat.
Fokus pada Mitigasi dan Strategi Terpadu
Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya fokus pada penanganan pascabencana, tetapi juga pada penguatan koordinasi antarinstansi. Wakil Ketua DPRD, H. Sumar Rosul, menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan yang cepat dari tingkat desa ke kabupaten agar bantuan dapat segera didistribusikan.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Polres Pekalongan dan Dinas Perhubungan untuk memastikan jalur evakuasi tetap aman dan lancar. DPRD menegaskan akan terus mengawal ketersediaan anggaran dan sarana prasarana penunjang kebencanaan agar risiko serta dampak materiil maupun korban jiwa dapat ditekan seminimal mungkin.