RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mengambil langkah tegas untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar kesehatan. Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menyatakan pihaknya bakal melakukan pengecekan mendadak terhadap dapur-dapur MBG setelah ditemukan indikasi adanya lokasi yang tidak layak.
Peninjauan ini merespons temuan lapangan mengenai dapur mitra yang dibangun di lingkungan yang berisiko tinggi mencemari makanan. Pemkab Pekalongan tidak ingin program nasional ini justru memicu masalah kesehatan baru akibat sanitasi yang buruk di titik produksi.
Sebagai koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sukirman mengaku prihatin dengan beberapa titik dapur yang posisinya sangat tidak higienis.
Baca Juga:Warga Tutup Paksa Galian C Pal 15 Kendal, Wabup Benny Karnadi Ancam Cabut Izin Tambang yang Rusak LingkunganRS Karomah Holistic Pekalongan Punya Direktur Baru, Siap Perkuat Layanan Kesehatan UHC bagi Warga!
“Beberapa dapur MBG ditemukan berada di dekat tempat sampah, rongsokan, bahkan aliran sungai yang kotor. Kondisi ini tentu berisiko dan tidak boleh dibiarkan karena menyangkut kesehatan,” ujar Sukirman saat memberikan keterangan, Rabu (14/1/2026).
Verifikasi Ketat dan Standar Kelayakan
Sukirman menegaskan, pengecekan lapangan ini bertujuan memastikan lokasi dapur memenuhi spesifikasi teknis dan aturan keselamatan yang telah ditetapkan. Hingga awal 2026, realisasi pembangunan dapur MBG di Kabupaten Pekalongan baru mencapai sekitar 30 persen atau 23 dapur dari total target kebutuhan 78 unit.
Pemkab berencana membuka kembali pendaftaran kemitraan tahun ini, namun dengan mekanisme verifikasi yang jauh lebih ketat dari sebelumnya.
“Ke depan, seluruh dapur MBG akan kami cek ulang agar benar-benar patuh pada aturan dan standar yang ada, sehingga permasalahan seperti yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan,” tegasnya.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Selain aspek kesehatan, Sukirman juga menyoroti keluhan para pedagang pasar di Kabupaten Pekalongan. Banyak pelaku usaha lokal merasa belum dilibatkan secara maksimal karena pasokan bahan pangan seperti beras, telur, dan daging mayoritas masih didatangkan dari luar daerah.
Menurutnya, sinkronisasi antara program MBG dan pemberdayaan ekonomi lokal sangat penting agar manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh penerima makan gratis, tetapi juga petani dan pedagang kecil di Pekalongan.
“Masukan dari pedagang pasar menyebutkan pelaku usaha lokal belum sepenuhnya dilibatkan. Hal ini sudah kami sampaikan, dan kami berharap ke depan ada perbaikan agar potensi lokal bisa dimanfaatkan,” jelas Sukirman.