RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengeluarkan peringatan keras bagi para nelayan di wilayah perairan utara Jawa. Langkah ini diambil menyusul cuaca ekstrem yang kerap muncul tiba-tiba dan memicu gelombang tinggi yang membahayakan keselamatan pelayaran.
Kondisi anomali cuaca di awal tahun 2026 ini dinilai sangat berisiko, terutama bagi nelayan dengan kapal tradisional dan berukuran kecil. DKP meminta para nelayan untuk tidak memaksakan diri melaut demi mengejar hasil tangkapan jika kondisi alam tidak memungkinkan.
Kepala DKP Kabupaten Kendal, Hudi Sambodo, menegaskan bahwa keselamatan nyawa harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Menurutnya, intensitas angin kencang di tengah laut saat ini sangat sulit diprediksi.
Baca Juga:Targetkan Pekalongan Bebas BABS, Program Jambanisasi Jadi Prioritas Dinkes demi Kesehatan LingkunganData Kemiskinan Batang Carut Marut, Operator Desa Wadul ke Bupati Soal Fitnah Bansos dan Sinkronisasi DTSEN
“Cuaca saat ini tidak bersahabat dan bisa berubah ekstrem secara tiba-tiba. Karena itu, kami minta nelayan tidak memaksakan diri melaut jika kondisi tidak memungkinkan,” ujar Hudi dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).
Manfaatkan Teknologi INA-WIS dan Data BMKG
Guna menekan angka kecelakaan di laut, DKP Kendal kini mewajibkan para pengurus kelompok nelayan untuk memantau prakiraan cuaca secara real-time. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) disebarkan setiap hari melalui saluran komunikasi digital.
Selain mengandalkan informasi dari dinas, Hudi mendorong para nelayan untuk mulai akrab dengan teknologi navigasi dan peringatan dini melalui aplikasi ponsel.
“Hampir setiap hari kami teruskan informasi BMKG melalui grup WhatsApp nelayan. Selain itu, nelayan bisa memanfaatkan aplikasi INA-WIS untuk memahami potensi bahaya dan menentukan kapan waktu yang aman untuk melaut,” jelasnya.
Puncak Cuaca Buruk Hingga Maret
Berdasarkan analisis BMKG, siklus cuaca ekstrem di perairan Kendal diprediksi masih akan berlangsung hingga Maret mendatang. Situasi laut diperkirakan baru akan mulai stabil dan relatif aman bagi aktivitas perikanan setelah melewati bulan tersebut.
Selain mitigasi teknis, Hudi juga memberikan penekanan pada perlindungan sosial bagi para nelayan. Ia mengimbau agar seluruh nelayan terdaftar dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, sebagai langkah antisipasi risiko kecelakaan kerja.