RADARPEKALONGAN.ID, SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Pekalongan unjuk gigi dalam ajang presentasi penanganan kawasan permukiman kumuh tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Dalam forum yang digelar di Hotel KHAS Semarang, Senin, 12 Januari 2026, Pemkab Pekalongan menjagokan sebuah desa sebagai pilot project yang memadukan penataan infrastruktur dengan penguatan ekonomi lokal.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya daerah dalam menciptakan permukiman yang tidak hanya layak huni, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi. Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk membedah potensi desa pilihan tersebut dari sisi geografis dan sosial budaya.
“Kami baru saja mengikuti presentasi terkait penanganan kawasan kumuh dengan mengambil pilot project desa yang memiliki keunggulan geografis, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonominya. Harapan kita tentu saja penilainya sempurna, maka kemudian kita akan menjadi juara berprestasi,” ujar Sukirman.
Baca Juga:Cegah Risiko Penyakit, Pemkab Pekalongan Bakal Cek Dapur Makan Bergizi Gratis yang Dekat Tempat SampahTargetkan Pekalongan Bebas BABS, Program Jambanisasi Jadi Prioritas Dinkes demi Kesehatan Lingkungan
Infrastruktur dan Penanganan Banjir Jadi Fokus
Dalam presentasinya, Sukirman menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh bukan sekadar memoles bangunan, melainkan memperbaiki sistem ekologi wilayah. Salah satu tantangan yang dibahas adalah sinkronisasi antara kondisi geografis dengan pembangunan drainase yang efektif untuk mencegah banjir.
Pemkab juga menyuguhkan komparasi antara Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran—yang dikenal sebagai sentra manggis nasional—dengan desa-desa yang menjadi target penataan selanjutnya, seperti Desa Tegalontar di Kecamatan Sragi.
“Penataan kawasan kumuh itu nanti akan memberdayakan lingkungan geografisnya, penanganan banjirnya, drainasenya, dan seterusnya. Infrastrukturnya kita tata dengan baik,” jelas Sukirman. Ia menambahkan bahwa aspek pengelolaan sampah dan kolaborasi antarpihak menjadi nilai tambah dalam penilaian juri.
Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menegaskan bahwa agenda tahun 2026 ini memiliki benang merah dengan arah kebijakan provinsi sebagai lumbung pangan nasional.
“Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh tahun 2026 ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah… tema yang diusung adalah Permukiman Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Jawa Tengah,” ungkap Boedyo.