RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan terus tancap gas dalam menuntaskan persoalan sanitasi melalui program jambanisasi. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memastikan seluruh warga, terutama kelompok rentan, memiliki akses terhadap jamban sehat guna mencegah penyakit berbasis lingkungan.
Program yang menjadi prioritas di tahun 2026 ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. Pembiayaan program tidak hanya mengandalkan APBD Kota Pekalongan, tetapi juga disokong oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, serta dukungan penuh dari Baznas Kota Pekalongan dan Baznas Provinsi Jawa Tengah.
Sanitarian Muda Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Maysaroh, menjelaskan bahwa pihaknya berperan krusial dalam melakukan verifikasi lapangan. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan dan tepat sasaran secara teknis.
Baca Juga:Warga Tutup Paksa Galian C Pal 15 Kendal, Wabup Benny Karnadi Ancam Cabut Izin Tambang yang Rusak LingkunganRS Karomah Holistic Pekalongan Punya Direktur Baru, Siap Perkuat Layanan Kesehatan UHC bagi Warga!
“Jadi kalau sasaran penerima manfaat yang Baznas Kota dan Baznas Provinsi itu memang mengambil dari DTKS. Datanya sudah ada, kemudian kami dari Dinkes melakukan verifikasi, apakah memang masih membutuhkan bantuan atau tidak,” ujar Maysaroh, Rabu (14/1/2026).
Realisasi di Berbagai Wilayah
Berdasarkan data teknis, pembangunan jamban tersebar di beberapa titik strategis. Di Kelurahan Bugisan, terdapat 72 unit jamban yang dibangun menggunakan dana APBD. Selain itu, terdapat 10 unit dari DAK pusat, 13 unit dari jalur pokir, serta total 35 unit bantuan dari Baznas (Kota dan Provinsi).
Maysaroh membeberkan bahwa progres pembangunan di Kecamatan Pasir Kraton Kramat yang bersumber dari Baznas Kota telah rampung 100 persen. Sementara itu, untuk bantuan dari Baznas Provinsi masih terus dikejar pengerjaannya.
“Kalau kita melihat bantuan Baznas dari Provinsi, itu sangat luar biasa. Masyarakat yang kondisi ekonominya masih di bawah memang sangat perlu dibantu untuk memiliki jamban sehat. Kami sangat berharap ke depan program seperti ini bisa terus berlanjut,” tambahnya.
Kendala Validitas Data di Lapangan
Meskipun berjalan lancar, tim di lapangan tetap menemukan tantangan, terutama terkait validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ditemukan fakta bahwa tidak semua warga dalam daftar tersebut memenuhi syarat, seperti kendala kepemilikan lahan atau kondisi rumah yang sudah berubah.