RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang melaporkan tren positif pada indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang kini menyusut ke angka 7,79 persen.
Capaian ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan level kemiskinan tahun 2024 yang tercatat sebesar 8,73 persen, serta tahun 2023 yang berada di angka 8,92 persen. Penurunan hampir satu persen ini dianggap sebagai sinyal kuat membaiknya kondisi ekonomi makro di wilayah tersebut.
Kepala BPS Batang, Heni Djumadi, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini berkorelasi langsung dengan masifnya penyerapan tenaga kerja. Program “Dapat Kerja” (Daker) yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Batang dinilai menjadi instrumen efektif dalam memperluas lapangan pekerjaan bagi warga lokal.
Baca Juga:Sering Masuk Rumah dan Mengamuk, ODGJ Meresahkan di Siwalan Diamankan Satpol PP Kabupaten PekalonganPolwan Polres Pekalongan Kota Salurkan Bantuan Program BATIK untuk Keluarga Bocah Tewas Tenggelam di Kolam
“Jumlah penduduk usia kerja di Batang yang berusia di atas 15 tahun mencapai 653.735 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 482.846 orang sudah bekerja, sementara angka pengangguran berada di kisaran 25.796 orang,” kata Heni dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Transformasi Sektor Formal dan Wirausaha
Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, tercatat ada penambahan sekitar 8.200 orang yang terserap di berbagai lapangan usaha. Menariknya, struktur ekonomi Batang mulai bergeser ke arah yang lebih stabil dengan dominasi pekerja di sektor formal.
Data BPS menunjukkan proporsi buruh, karyawan, dan pegawai kini mencapai 38,34 persen dari total penduduk bekerja. Di posisi kedua, geliat ekonomi mandiri atau wirausaha juga tetap kuat dengan persentase 23,23 persen.
“Struktur ketenagakerjaan mengalami pergeseran. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor formal meningkat, seiring bertambahnya pekerja dengan status buruh dan karyawan,” tambah Heni.
Tantangan Pengangguran Terdidik
Meski angka kemiskinan melandai, BPS memberikan catatan kritis mengenai kualitas sumber daya manusia (SDM). Hingga saat ini, mayoritas warga yang bekerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah. Sebaliknya, tingkat pengangguran justru ditemukan lebih tinggi pada kelompok penduduk dengan latar belakang pendidikan tinggi.
Anomali ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri yang berkembang di Batang, agar lulusan sarjana tidak terjebak dalam angka pengangguran.