Di tengah proses rekonstruksi ini, Aaf menggaransi bahwa pelayanan publik tidak mengalami kendala. Tragedi kelam tahun lalu justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik.
“Dengan adanya kejadian luar biasa itu, kami dari Pemkot maupun DPRD tidak terpengaruh sama sekali dalam pelayanan ke masyarakat. Tapi nanti dengan kantor baru tentu harus menambah semangat lagi,” tegas Aaf.
Ia pun tak lupa melayangkan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum, yang bergerak cepat memprioritaskan pemulihan infrastruktur di Kota Pekalongan.
Baca Juga:Aturan Baru Kemenag: Pembayaran Dam Haji 1447 H Kini Bisa Dilakukan di Tanah AirKorban Koperasi BMJ Mengadu ke DPRD Kendal, Desak Usut Dugaan Keterlibatan Mora Sandy
Rincian Paket Anggaran
Sebagai informasi tambahan, merujuk pada data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), proyek di Pekalongan ini tergabung dalam paket Rekonstruksi Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik Terdampak Aksi Demonstrasi di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBN.
Pengerjaan ini ditangani oleh PT PP dengan nilai penawaran total mencapai Rp94,4 miliar. Anggaran jumbo tersebut tidak hanya dialokasikan untuk Kota Pekalongan, melainkan dibagi untuk merehabilitasi fasilitas publik di empat wilayah lain yang juga terdampak, yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banyumas, dan Kota Surakarta. (way)