Secara legalitas formal, ujar Mabrur, kepengurusan baru DPC PPP Kota Pekalongan dinyatakan telah sah dan inkrah menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) resmi per tanggal 23 Mei 2026 Masehi. Surat keputusan tersebut diterbitkan secara murni dan sesuai dengan hasil amanat Musyawarah Cabang (Muscab).
Langkah selanjutnya, termasuk pelaksanaan pelantikan formal, akan tetap mengikuti petunjuk dan instruksi dari struktur organisasi di atasnya, baik DPW maupun DPP. Dengan legalitas yang telah dikantongi, seluruh mesin partai di Kota Pekalongan kini bersiap melakukan kerja-kerja politik yang lebih terukur. (nul)