“Jasa Raharja menjalankan fungsi sebagai first payer sesuai ketentuan koordinasi manfaat, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Karena itu, peningkatan kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tidak hanya berkaitan dengan administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan perlindungan sosial bagi masyarakat,” kata Awaluddin.
Ia menjelaskan bahwa mayoritas korban kecelakaan lalu lintas merupakan masyarakat usia produktif yang banyak di antaranya menjadi tulang punggung keluarga. Dengan demikian, keberlanjutan dana SWDKLLJ memiliki peran penting dalam memastikan negara dapat terus hadir memberikan perlindungan dasar kepada korban dan keluarganya.
Dalam paparannya, Jasa Raharja juga menyampaikan kondisi kepatuhan registrasi ulang kendaraan bermotor nasional yang masih memerlukan penguatan. Berdasarkan data hingga Juni 2026, tingkat kepatuhan nasional berada pada angka 46,28 persen, sehingga masih terdapat potensi kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang dan membutuhkan langkah kolaboratif antara Jasa Raharja, Korlantas Polri, pemerintah daerah, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga:Kali Kesek Jadi Mesin Ekonomi Desa, Raup Rp5 Miliar Setahun dan Serap 80 PekerjaJasa Raharja dan Korlantas Polri Ajak Masyarakat Akhiri Lawan Arus, Wujudkan Budaya Keselamatan Berlalu Lintas
Menurut Awaluddin, audiensi dengan Kementerian PANRB merupakan langkah strategis untuk menyempurnakan strategi peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Termasuk memperkuat komunikasi publik mengenai manfaat SWDKLLJ, meningkatkan kualitas layanan Samsat, serta menyiapkan koordinasi lanjutan terkait dukungan peningkatan kepatuhan di lingkungan ASN dan instansi pemerintah.
“ASN dan BUMN merupakan basis populasi strategis untuk mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan secara terukur dan berkelanjutan. Selain jumlahnya yang signifikan, kelompok ini juga memiliki posisi sebagai role model yang dapat memberikan keteladanan dalam tertib administrasi kendaraan bermotor,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak menyepakati sejumlah tindak lanjut bersama, antara lain penyempurnaan kajian peningkatan kepatuhan PKB dan SWDKLLJ, penguatan narasi komunikasi publik mengenai manfaat SWDKLLJ, pendalaman strategi pembayaran digital melalui penyederhanaan alur dan peningkatan customer experience, serta penyiapan bahan koordinasi lanjutan mengenai dukungan peningkatan kepatuhan di lingkungan ASN, keluarga ASN, dan kendaraan dinas pemerintah.
Kementerian PANRB juga akan mencermati lebih lanjut berbagai bentuk dukungan yang dapat diberikan. Termasuk pendekatan yang paling efektif untuk mendorong kepatuhan di lingkungan ASN dan instansi pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki.