KANDANGSERANG, RADARPEKALONGAN.ID — Ancaman perubahan iklim dan potensi bencana alam di wilayah perbukitan Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.
Guna mengantisipasi dampak kerentanan lingkungan tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat di 10 desa se-Kecamatan Kandangserang didorong untuk segera mengeksekusi rencana aksi mitigasi bencana secara terintegrasi dari wilayah hulu hingga hilir.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pegiat lingkungan, serta kelompok tani perempuan setempat.
Baca Juga:Polisi Dalami Kasus Percobaan Curanmor di Paninggaran, Tiga Anak Diamankan WargaWanita Tanpa Identitas Tewas Tertabrak KA Argo Sindoro di Jalur Rel Brangsong Kendal
“Upaya mitigasi bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh dari hulu hingga hilir. Hasil pendampingan dan kajian selama enam bulan terakhir ini harus segera ditindaklanjuti menjadi aksi nyata di lapangan,” ujar Harun saat menghadiri kegiatan diseminasi aksi mitigasi di Desa Bubak, Kandangserang, Sabtu (19/9/2026).
Ketua Yayasan Konservasi Forestri Indonesia (KF), Imam Setio, mengungkapkan bahwa hasil pemetaan partisipatif di 10 desa menghasilkan sejumlah rekomendasi teknis sederhana yang terbukti efektif menekan potensi bencana kekeringan maupun longsor.
Salah satu fokus utamanya adalah penerapan teknik konservasi air, seperti pemenuhan lubang biopori, pembuatan sumur resapan, serta penanaman rumput vetiver (Vetiveria zizanioides) sebagai benteng perlindungan tanah alami.
“Masyarakat diajarkan metode ‘menabung air’ saat musim hujan untuk menjaga ketersediaan cadangan air saat kemarau. Teknik sederhana seperti biopori dan penanaman vetiver menjadi langkah awal konservasi yang langsung dapat diterapkan warga,” jelas Imam.
Hasil kajian dan rekomendasi tersebut telah dipaparkan kepada instansi teknis terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), serta Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan untuk disahkan menjadi kebijakan daerah berbasis partisipasi warga. (had)