PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID — Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berkomitmen meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini melalui penguatan kualifikasi akademik tenaga pendidik agar linier dengan disiplin ilmu PAUD.
Langkah strategis tersebut diwujudkan dengan menyediakan program stimulasi bantuan biaya pendidikan jenjang Strata 1 (S1) bagi para guru PAUD yang latar belakang sarjana sebelumnya belum sesuai dengan bidang keahlian mengajar.
Sekretaris Dindik Kota Pekalongan, Siti Nurul Izzah, menjelaskan bahwa program intervensi ini digulirkan untuk menjawab persoalan kesesuaian kompetensi pendidik di lapangan.
Baca Juga:Tabrak Polisi Hingga Tewas di Pantura Batang, Sopir Truk Boks Ditetapkan Jadi Tersangka dan DitahanHindari Kartu Kredit? Ramalan Keuangan Zodiak 7 November 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces
“Banyak pendidik PAUD yang sudah S1, tetapi ternyata belum linier dengan keilmuan PAUD. Kami upayakan supaya mereka melanjutkan studi mengambil pendidikan PAUD yang linier, dan kami berikan stimulasi dana berupa beasiswa sekitar Rp5 juta,” jelas Izzah.
Untuk memuluskan target tersebut, Dindik menggandeng perguruan tinggi setempat melalui pemanfaatan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan.
“Di UIN Gus Dur ada program pendidikan anak usia dini dan RPL. Jadi, mata kuliah yang sudah pernah ditempuh atau sesuai pengalaman sebelumnya bisa diperhitungkan, sehingga proses kuliahnya lebih ringkas dan cepat,” imbuhnya.
Di sisi lain, aspek kesejahteraan tenaga pendidik honorer turut menjadi perhatian melalui alokasi bantuan perlindungan (Harlindung) sekitar Rp500 ribu per bulan, serta terbukanya peluang pengabdian lewat jalur seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, Ketua DPC PP PAUD Kota Pekalongan, Ema Suryani, membeberkan bahwa tantangan linieritas kerap bersinggungan dengan kendala finansial operasional yayasan swasta mandiri.
“Di lapangan masih banyak yayasan yang berinisiatif mengambil tenaga pengajar lulusan SMA karena keterbatasan kemampuan finansial. Padahal, untuk bisa masuk dalam pendataan Dapodik, ada persyaratan kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi,” ungkap Ema.
Melalui sinergi lintas sektoral antara pemerintah, organisasi profesi, dan perguruan tinggi, kualitas layanan pendidikan dasar dini di Kota Pekalongan diharapkan kian profesional demi mengoptimalkan tumbuh kembang generasi penerus. (nul)