KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID — Komitmen menjaga independensi serta integritas organisasi kembali ditegaskan oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) melalui aturan baru hasil Muktamar ke-35 NU yang resmi melarang jajaran pimpinan tertentu untuk merangkap jabatan maupun mencalonkan diri dalam ranah politik praktis.
Kebijakan strategis tersebut disosialisasikan secara intensif oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal dalam acara resmi yang dilangsungkan di Gedung DPRD Kendal, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan konsolidasi organisasi ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kendal, termasuk Bupati Dyah Kartika Permanasari, Wakil Bupati Benny Karnadi, Ketua DPRD Mahfud Siddiq, serta para pimpinan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU se-Kabupaten Kendal.
Baca Juga:13 Desa Terdampak Kekeringan, BPBD Batang Salurkan 127.845 Liter Air Bersih dan Dorong Perbaikan PipaCerita Korban Selamat Pohon Tumbang di Curug Lawe Sicepit Kendal, Sempat Bersujud dan Pasrah
Ketua PCNU Kendal, KH Mukh. Mustamsikin, menekankan bahwa sosialisasi menyeluruh ini krusial agar setiap keputusan muktamar dapat dipahami secara utuh hingga struktur kepengurusan di level ranting.
“Perubahan dan penambahan ketentuan dalam AD/ART harus dipahami bersama. Karena itu, hasil muktamar perlu disosialisasikan sampai ke tingkat paling bawah,” ujar Mustamsikin.
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil Muktamar terbaru, larangan rangkap jabatan serta larangan dicalonkan atau mencalonkan diri dalam jabatan politik berlaku bagi Rais Aam, Wakil Rais Aam, Ketua Umum hingga Wakil Ketua Umum PBNU, serta Rais dan Ketua tingkat PWNU maupun PCNU.
Adapun jabatan politik yang diatur meliputi posisi eksekutif mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, hingga jajaran legislatif di DPR, DPD, maupun DPRD.
Sementara itu, Ketua MWC NU Singorojo, KH Khoirul Amin, menyambut baik langkah sosialisasi berjenjang ini agar seluruh kader memahami arah kebijakan organisasi secara seragam.
“MWC NU memiliki tanggung jawab meneruskan hasil sosialisasi ini kepada pengurus ranting hingga anak ranting. Seluruh struktur harus memahami ketentuan dan arah kebijakan organisasi,” tegas Khoirul Amin.
Selain membahas penataan organisasi, dalam kesempatan tersebut PCNU Kendal turut melaporkan progres pembangunan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Kendal yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027 dan direncanakan diresmikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). (fur)