PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen memperkuat ekosistem produk halal serta mendongkrak daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner makanan dan minuman.
Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Halal II yang diselenggarakan di Aula Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM) Kota Pekalongan, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Pekalongan, A. Afzan Arslan Djunaid, menjelaskan bahwa kepemilikan label halal kini menjadi elemen krusial bagi pelaku usaha guna memberikan kepastian dan jaminan rasa aman bagi para konsumen di tengah ketatnya persaingan pasar.
Baca Juga:Polisi Gerebek Rumah Diduga Gudang Sabu di Patean Kendal, 14 Paket Siap Edar Seberat 5,7 Gram DisitaHadapi Nataru, DPUPR Kendal Kebut Perbaikan Jalan Rusak dan Hadapi Kendala Regulasi Pengadaan
“Kita terus mendorong para pelaku UMKM, terutama usaha makanan dan minuman, agar memiliki sertifikasi halal. Dengan sertifikat ini, konsumen akan lebih mantap dan merasa aman dalam memilih produk yang akan dibeli. Mudah-mudahan usaha para pelaku UMKM juga semakin berkembang,” ungkap Wali Kota yang akrab disapa Aaf tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Aaf juga mengingatkan para pelaku usaha agar senantiasa waspada terhadap potensi pungutan liar atau penipuan dari pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan pengurusan dokumen perizinan.
Ia memastikan bahwa seluruh rangkaian program fasilitasi sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Untuk pengurusan sertifikasi halal melalui fasilitasi pemerintah ini gratis, tidak dipungut biaya. Jangan sampai ada yang tertipu atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Melalui program berkelanjutan ini, Pemkot Pekalongan optimistis jumlah produk lokal berstandar halal akan terus bertambah, sehingga mampu menembus jangkauan pasar yang lebih luas sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. (nul)