PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 8 tahun terhadap seorang pria berinisial MGP (33), terdakwa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
Selain hukuman badan, dalam sidang putusan yang digelar di PN Pekalongan pada Selasa (10/11/2026), majelis hakim juga mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada pihak korban senilai Rp80.478.000.
Berdasarkan amar putusan perkara nomor 159/Pid.B/2026/PN Pkl tersebut, terdakwa yang tercatat sebagai warga Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
Baca Juga:Hadapi Nataru, DPUPR Kendal Kebut Perbaikan Jalan Rusak dan Hadapi Kendala Regulasi PengadaanTiga Siswa SMK Muhammadiyah 2 Boja Sumbang Medali Perunggu untuk Kabupaten Kendal di Porprov Jateng 2026
Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Putusan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
Selain itu, majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diajukan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Terdakwa diberi batas waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan putusan berkekuatan hukum tetap untuk melunasi restitusi tersebut, dengan ketentuan subsider berupa penyitaan harta benda hingga ancaman pidana kurungan pengganti apabila tidak dipenuhi.
Vonis majelis hakim ini tercatat lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan awal dari JPU Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yang sebelumnya meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.
Menanggapi putusan tersebut, baik pihak terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya maupun JPU menyatakan sikap masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. (way)