BATANG, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kabupaten Batang menargetkan penurunan angka kemiskinan daerah hingga menyentuh level 6 persen pada tahun 2029 mendatang.
Guna mengejar capaian tersebut, strategi penanggulangan tidak lagi hanya bertumpu pada penyaluran bantuan sosial semata, melainkan diperkuat melalui pembukaan akses lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni secara terpadu.
Rencana strategis ini mengemuka dalam forum evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem semester I 2025–2026 yang digelar di Aula Bupati Batang, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:Titik Balik? Ramalan Keuangan Zodiak 12 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan PiscesMenyenangkan? Ramalan Keuangan Zodiak Kamis 12 November 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio
Wakil Bupati Batang, Suyono, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang saat ini tercatat berada di angka 7,68 persen, yang menunjukkan tren penurunan positif dari tahun ke tahun.
Kendati demikian, ia meminta seluruh jajaran pemangku kepentingan untuk tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja ekstra guna menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Batang saat ini 7,68 persen. Artinya sudah cukup kecil dan dari tahun ke tahun selalu turun. Itu karena kerja keras kita yang tidak pernah berhenti. Namun, kita tidak boleh merasa lelah karena ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Suyono menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga keterlibatan aktif dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kalau ada orang miskin, apalagi miskin ekstrem, itu menjadi beban kita apabila kita tidak hadir dan tidak menangani. Mari kita intervensi bersama, termasuk melalui CSR perusahaan. Bantuan kecil kepada warga yang benar-benar membutuhkan juga sangat berarti,” tegasnya.
Selain mendorong keterlibatan sektor swasta, ia juga mengingatkan para kepala desa dan petugas pendataan agar menjaga objektivitas dalam menyusun basis data warga kurang mampu sesuai kondisi riil di lapangan, serta memperkuat intervensi di sektor ketenagakerjaan.
Pemerintah kecamatan dan desa diminta aktif mendata lulusan SMA maupun SMK dari keluarga prasejahtera agar dapat difasilitasi masuk ke dunia industri.
Baca Juga:Ada Kerugian? Ramalan Keuangan Zodiak Besok 12 November 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer Tata Wajah Kota, Pemkab Batang Bakal Relokasi 40 PKL Alun-alun ke Eks Asrama Polisi Jadi Sentra Kuliner
“Kalau ada warga tidak mampu, tetapi anaknya sudah lulus SMA atau SMK, tolong didata. Bantu agar mereka mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengubah kehidupan keluarganya dari tidak mampu menjadi lebih sejahtera,” ungkapnya.