RADARPEKALONGAN.ID – Pemerintah melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 memberikan bantuan sebesar Rp900.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut diberikan sekaligus, dengan perhitungan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Program ini mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 dan Keputusan Dirjen PHI Jamsosnaker Nomor 4/1116/HK.05/X/2026.
Adapun penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk wilayah dengan UMP/UMK di atas nominal tersebut, batas upah mengikuti ketentuan wilayah dengan maksimal Rp5 juta.
Baca Juga:BEI Dorong Peningkatan Literasi Investasi Lewat CMSE 2026, Masyarakat Diajak Mengenal Pasar Modal Lebih DekatPastikan Kesiapan Pelayanan Nataru, Jasa Raharja, Polri dan Kemenhub Gelar Survei Jalur Bakauheni-Merak
BSU tidak diberikan kepada ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri aktif. Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan. Penerima harus memiliki rekening aktif di bank HIMBARA/BSI atau melalui Kantor Pos.
Proses penyaluran diawali dengan verifikasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian penetapan penerima oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dana selanjutnya disalurkan melalui bank penyalur atau PT Pos Indonesia.
Pekerja dapat memperbarui data melalui SIPP, website BPJS Ketenagakerjaan, dan aplikasi JMO. Sementara pengecekan status penerima dapat dilakukan melalui laman bsu.kemnaker.go.id.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan mendukung pelaksanaan BSU 2026 sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan bertugas sebagai salah satu sumber data dan memverifikasi data calon penerima sedangkan validasi akhir dan penetapan penerima menjadi kewenangan Kemnaker.
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu syarat penerima namun tidak otomatis menjamin penerimaan BSU. Penetapan tetap melalui verifikasi sesuai persyaratan dan ketersediaan anggaran, dengan mengecualikan ASN/TNI/Polri serta memprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima PKH.
“Kami mengimbau pekerja dan pemberi kerja memastikan kelengkapan dan kebenaran data melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan yaitu SIPP, website BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi JMO hingga 14 November 2026,” tutur Widhi.
Baca Juga:Kurang dari 24 Jam, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Korban Kecelakaan Truk Molen di BekasiRespons Cepat Kecelakaan di Bekasi, Jasa Raharja Pastikan Seluruh Korban Terjamin Santunan
Informasi penetapan dan penyaluran BSU dapat diakses melalui kanal resmi Kemnaker yaitu bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi layanan Kemeterian Ketenagakerjaan di (021) 1500 630.