KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID — Kalangan pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kembali diingatkan untuk menjaga kepatuhan hukum, pemenuhan kewajiban perpajakan, keselamatan kerja, serta pelestarian lingkungan hidup dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
Pesan tersebut mengemuka dalam prosesi pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPET) Kabupaten Kendal periode 2026–2031 yang dihadiri langsung oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kendal, Kamis (12/11/2026).
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menyampaikan bahwa sektor pertambangan memegang peranan vital dalam struktur perekonomian daerah, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Baca Juga:Peringati HKN ke-63, Bupati Kendal Dyah Kartika Ingatkan Ancaman Penyakit Jantung dan Gagal GinjalPerbaiki Hubungan! Ramalan Cinta Zodiak 13 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces
“Terima kasih kepada para pengusaha tambang yang selama ini telah taat pajak. Kontribusi tersebut sangat berarti bagi peningkatan PAD sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal,” ujarnya.
Bupati Tika menjelaskan bahwa keberadaan ASPET yang legalitas pendiriannya telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum RI pada 29 Juni 2026 diharapkan mampu berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.
Selain aspek ekonomi, para pengusaha juga didorong untuk konsisten menjalankan kewajiban reklamasi lahan pascatambang, mengelola dampak lingkungan secara bijak, serta memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) bagi masyarakat sekitar lokasi tambang.
Di sisi penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal, Salomina Meyke Saliama, memberikan penegasan keras bahwa momentum pengukuhan ini harus menjadi titik balik evaluasi dan penertiban operasional pertambangan di wilayahnya.
“Pengukuhan ini menjadi jembatan untuk melakukan evaluasi dan penertiban, baik dari sisi aturan maupun pelaksanaannya di lapangan,” tegasnya.
Salomina mengingatkan bahwa aparat penegak hukum tidak akan ragu menindak tegas segala bentuk pelanggaran, mulai dari praktik penambangan tanpa izin (PETI), pemegang izin resmi yang melanggar batasan konsesi, rantai pasok material ilegal, hingga pihak-pihak yang mengabaikan kewajiban pemulihan lingkungan.
Sementara itu, Ketua ASPET Kendal yang baru dikukuhkan, Gatot Herlambang, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjadikan asosiasi sebagai wadah pembinaan, koordinasi, serta kolaborasi yang konstruktif antara pelaku usaha dan pemerintah.