Gedung Pemkot dan DPRD Pekalongan Rampung Dibangun KemenPU, Siap Ditempati untuk Aktivitas Kerja Tahun 2027

Gedung Pemkot dan DPRD Pekalongan Rampung Dibangun KemenPU, Siap Ditempati untuk Aktivitas Kerja Tahun 2027
ISTIMEWA. SERAH TERIMA – Wali Koga H Achmad Afzan Arslan Djunaid bersama Kepala BPBPK Kementerian PU Nanda Lasro Elisabet Sirait menunjukkan naskah berita acara serah terima gedung Pemkot dan DPRD, Kamis (12/11/2026).
0 Komentar

PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID — Kompleks perkantoran pusat pemerintahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang meliputi gedung Kantor Wali Kota, Sekretariat Daerah (Setda), serta gedung DPRD Kota Pekalongan, kini telah selesai dibangun kembali secara utuh.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan resmi menerima pengalihan pengelolaan fasilitas gedung tersebut dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Kamis (12/11/2026).

Prosesi penandatanganan dokumen penting ini dilangsungkan di Ruang Rapat Setda Kota Pekalongan, menandai rampungnya tahapan pemulihan infrastruktur vital yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat aksi massa pada 30 Agustus 2025 silam.

Baca Juga:Tiga Hari Tak Terlihat, Pria Paruh Baya di Limpung Batang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar RumahnyaPutusan Inkracht, Kejari Kendal Eksekusi ABH Kasus Tindak Pidana Asusila Anak ke LPKA Kelas I Kutoarjo

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) / Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum, Nanda Lasro Elisabet Sirait, memaparkan bahwa seluruh pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara tersebut telah tuntas 100 persen sejak 12 Oktober 2026.

Proyek pengerjaan fisik ini dipercayakan kepada kontraktor pelaksana PT PP (Persero) Tbk dengan didampingi konsultan manajemen konstruksi PT Agrinesia Niaga Nusantara, serta telah melalui serangkaian uji pemeriksaan teknis bersama.

Menurut Nanda, pembangunan yang menerapkan skema design and build ini berhasil merampungkan seluruh kendala di lapangan, termasuk penyesuaian ketersediaan material dan pengerahan tenaga kerja konstruksi.

“Melalui BAST ini, kami menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dalam kondisi baik sesuai lingkup pekerjaan yang tertuang dalam kontrak. Selanjutnya, pemanfaatan, pengelolaan, pengoperasian, dan perawatan kami alihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan,” ujar Nanda.

Penyerahan pengelolaan ini merupakan tahapan awal pengalihan status Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme hibah aset, yang proses administrasinya akan terus dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan hingga memperoleh pengesahan resmi.

Meski demikian, pihak penyedia jasa konstruksi tetap memikul tanggung jawab penuh selama masa pemeliharaan lanjutan selama enam bulan ke depan untuk mengantisipasi potensi kerusakan atau cacat mutu akibat pelaksanaan pekerjaan.

Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen dan dukungan cepat tanggap yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU dalam memulihkan fasilitas pelayanan publik di daerahnya.

0 Komentar