Meski pemaparan umum telah diterima, pemerintah daerah tetap memegang prinsip kehati-hatian dengan menunggu terbitnya petunjuk teknis (juknis) resmi berbentuk produk hukum tertulis sebagai landasan operasional di daerah.
“Terkait peningkatan status, bidang pendidikan menjadi sektor yang informasinya sudah relatif jelas, sedangkan untuk tenaga kesehatan dan PPPK pelaksana teknis masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun Kementerian PANRB. Adapun peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap harus melalui mekanisme seleksi tersendiri,” bebernya.
Sementara itu, bagi tenaga non-ASN yang belum terserap dalam formasi PPPK, pengelolaannya akan dikembalikan kepada kebijakan pemerintah daerah dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan organisasi serta kapasitas fiskal daerah melalui skema tenaga kegiatan.
Baca Juga:Munawir Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Kendal Lewat PAW, Susunan Alat Kelengkapan Dewan Langsung DirombakAda Tekanan? Ramalan Cinta Zodiak 17 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces
“Dengan koordinasi dan pengawalan kebijakan tersebut, kami berharap, kepastian status kepegawaian dan mekanisme penggajian PPPK dapat segera diperoleh. Sehingga, penataan tenaga aparatur dapat berjalan tertib, sekaligus memberikan kejelasan bagi para pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (nul)
