Pemkot Pekalongan Kawal Kepastian Status dan Penggajian PPPK Paruh Waktu Jelang Transisi Pusat 2027

Pemkot Pekalongan Kawal Kepastian Status dan Penggajian PPPK Paruh Waktu Jelang Transisi Pusat 2027
ISTIMEWA. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priyantomo
0 Komentar

PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, berkomitmen untuk terus mengawal kepastian status kepegawaian serta mekanisme pembiayaan gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Langkah proaktif ini dilakukan menyusul adanya dinamika kebijakan penataan aparatur yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, sekaligus menyiapkan skema transisi keuangan agar hak-hak administratif pegawai tetap terakomodasi dengan baik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dalam pembahasan bersama Badan Anggaran, pemerintah pusat telah mengalokasikan proyeksi anggaran sekitar Rp28 triliun khusus untuk pembiayaan gaji PPPK di sektor pendidikan.

Baca Juga:Munawir Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Kendal Lewat PAW, Susunan Alat Kelengkapan Dewan Langsung DirombakAda Tekanan? Ramalan Cinta Zodiak 17 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces

“Selain itu, mulai 2027 mendatang, pemerintah pusat merencanakan tidak lagi menggunakan istilah PPPK Paruh Waktu, sehingga status pegawai tersebut akan ditingkatkan menjadi PPPK,” ucap Nur Pri, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Kendati demikian, Nur Pri menjelaskan bahwa kebijakan besar tersebut masih menyisakan sejumlah detail teknis yang perlu diselaraskan, terutama terkait kejelasan mekanisme pengalihan tanggung jawab fiskal pembayaran gaji serta kepastian status administratif kepegawaian apakah nantinya ditarik sebagai pegawai pusat atau tetap melekat di daerah.

Sambil menunggu regulasi mengikat tersebut diterbitkan, Pemkot Pekalongan tetap mengamankan alokasi anggaran gaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk kapan penggajian itu mulai dibayarkan oleh pemerintah pusat, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. Sementara ini, penggajian PPPK tetap kami siapkan melalui APBD Kota Pekalongan sambil menunggu kepastian mekanisme dan waktu pelaksanaannya,” terangnya.

Selain persoalan penganggaran, Pemkot Pekalongan juga menantikan instruksi tertulis ihwal proyeksi efisiensi atau pengurangan beban fiskal daerah apabila pos penggajian PPPK nantinya diambil alih secara penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepastian ini dinilai krusial agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat menyusun proyeksi keuangan makro secara lebih presisi.

Topik krusial penataan tenaga non-ASN ini juga telah dibahas secara intensif dalam Forum Sekretaris Daerah se-Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah serta Direktorat Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

0 Komentar