BATANG, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang terus memperluas akses perlindungan bagi kelompok rentan dengan mengoptimalkan peran Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di wilayah Kecamatan Berdaya.
Langkah strategis ini dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang melalui forum penguatan komitmen lintas pemangku kepentingan di Aula Bupati Batang.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Batang, Joko Prasetijo, menekankan bahwa efektivitas layanan RPPA sangat bergantung pada sinergi berbagai elemen di tingkat akar rumput—mulai dari pemerintah kecamatan, perangkat desa, tenaga medis, institusi pendidikan, hingga tokoh masyarakat setempat.
Baca Juga:Harga Daging Sapi di Kendal Naik Tajam Tembus Rp 160.000 per Kilogram, Selisih Antarpasar Capai Rp 15.000Suami di Kendal Bakar Istri Siri Gara-gara Sering Dituduh Selingkuh
Menurut Joko, fungsi RPPA harus melampaui sekadar posko pencatatan laporan. Fasilitas tersebut dituntut hadir secara aktif sebagai ruang pemulihan yang memberikan jaminan keamanan, pendampingan psikologis maupun hukum, serta jalan keluar nyata bagi para penyintas.
“Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengaduan, tetapi juga menjadi ruang yang memberikan rasa aman, pendampingan, dan solusi bagi perempuan serta anak yang mengalami permasalahan. Karena itu, diperlukan komitmen bersama agar keberadaannya benar-benar berjalan optimal,” jelas Joko.
Ia menambahkan, penyamaan persepsi dan alur koordinasi antarinstansi menjadi krusial agar setiap laporan kasus kekerasan dapat ditangani secara cepat, terukur, dan sesuai standar prosedur operasional pelayanan korban.
Mendorong Keberanian Melapor dan Memutus Budaya Diam
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Batang, Suyono, mengapresiasi langkah kolaboratif yang digagas DP3AP2KB. Ia mengingatkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender maupun anak merupakan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat, bukan semata beban pemerintah daerah.
“Persoalan perempuan dan anak harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ketika terjadi kasus kekerasan, lingkungan justru memilih diam. Kita harus membangun kepedulian, keberanian untuk melapor, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak,” tegas Suyono.
Memangkas Jarak Akses Bantuan di Wilayah Kecamatan
Hadirnya RPPA di level Kecamatan Berdaya memiliki nilai strategis dalam memangkas hambatan geografis dan psikologis yang selama ini kerap membuat korban enggan melapor ke pusat kabupaten.
