BATANG, RADARPEKALONGAN.ID — Rencana pembangunan pusat data (data center) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang menuai sorotan publik di tengah beredarnya kabar peletakan batu pertama dan penolakan sebagian warga, sementara status perizinannya ternyata belum tercatat di tingkat kabupaten.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang, Margo Santosa, menegaskan pihaknya belum menerbitkan dokumen legalitas apa pun termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terkait rencana investasi pusat data maupun kecerdasan buatan (AI) tersebut.
“Saya selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang yang diberi kewenangan untuk pendelegasian kewenangan terkait dengan perizinan, memang sampai saat ini saya tidak mengeluarkan legalitas atau perizinan apa pun terkait dengan investasi data center atau AI yang ada di Kabupaten Batang,” tegasnya, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga:Buruh Tuntut UMK Kendal 2027 Naik Jadi Rp 4,2 Juta, Minta Standar Kebutuhan Hidup Layak Dipenuhi PenuhNikmati Kedekatan! Ramalan Cinta Zodiak 20 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces
Margo kembali memastikan belum ada dokumen PBG yang dikeluarkan oleh instansinya untuk proyek tersebut.
“Belum, itu belum mengeluarkan apa-apa kok,” imbuhnya.
Meski demikian, lokasi proyek berada di kawasan ekonomi khusus yang memiliki pembagian kewenangan perizinan tersendiri melalui administrator KEK di tingkat pusat.
“Kalau kita sesuai dengan regulasi yang ada, KITB itu kan KEK. Ketika berbicara KEK, semua legalitasnya sesuai dengan kewenangannya. Ada yang perizinannya di pusat. Di KEK sendiri ada administrator KEK, jadi yang memproses izin dengan kewenangan pusat adalah administrator KEK,” urainya.
DPMPTSP Batang juga sempat melacak profil perusahaan yang dikaitkan dengan proyek tersebut melalui sistem Online Single Submission (OSS), namun belum menemukan hasilnya.
“Nah, kemarin sempat kita tracking di OSS pun, perusahaan itu belum kami dapatkan datanya di data bisnis OSS,” ungkap Margo.
Menanggapi pro dan kontra di tengah warga terkait dampak pembangunan serta operasional fasilitas pusat data, Margo menilai perbedaan pendapat merupakan hal wajar dan menekankan pentingnya keterbukaan informasi secara objektif.
“Yang terpenting adalah bagaimana seobjektif mungkin untuk menilainya dan masyarakat dipaparkan informasi yang clear terkait pembangunan data center ini. Bisa jadi apa yang dikhawatirkan sebenarnya sudah terjawab dengan perkembangan teknologi,” jelasnya.
