DPRD Minta Realisasi JKN UHC Dioptimalkan

DPRD
PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Batang, Maulana Yusup saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda tanggapan Bupati atas 5 Raperda Inisiatif DPRD, Jumat (20/10/2023).
0 Komentar

BATANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang mendesak pemerintah daerah terus mengoptimalkan penjaminan kesehatan pada masyarakat melalui Program Universal Health Coverage (UHC) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusuf mengatakan, bahwa Program UHC penting untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, tanpa harus membayar. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Program UHC BPJS Kesehatan, pihaknya mendesak pemkab menjadikan program itu sebagai prioritas pada 2023.

“Saya berharap dengan UHC ini setiap warga yang memiliki kartu tanda penduduk Batang mendapat akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau,” ungkapnya, Jumat (20/10/2023).

Baca Juga:Sepeda Listrik Roda Tiga Crosser UnggulPerpustakaan UIN Gus Dur Ramah Anak

Guna percepatan UHC, katanya, telah dilakukan pembahasan dalam rapat di Komisi B DPRD setempat, termasuk hasilnya akan dimasukkan pada Badan Anggaran untuk segera direalisasikan.

“Yang jelas pada tahun ini kami penuhi UHC dan mendorong eksekutif untuk memenuhi 100 persen UHC. Jika ada kendala anggaran maka pemkab seharusnya bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, seperti sektor pajak PBB dan retribusi,” katanya.

Menurutnya, sektor kesehatan menjadi program prioritas pemerintah karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar manusia.

“Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang prima, tanpa kecuali. Kami akan terus berupaya mendorong pemkab agar masyarakat bisa terlindungi oleh BPJS Kesehatan,” katanya, Jumat (20/10/2023).

Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan pihaknya siap melakukan percepatan pencapaian Program UHC sebesar 95 persen dari total jumlah penduduk di daerah itu.

“Untuk pendanaan sudah dialokasikan pada Anggaran Perubahan APBD 2023. Untuk penetapan APBD 2023 baru dianggarkan Rp26,7 miliar dan perubahan APBD ada tambah lagi sebesar Rp4 miliar sehingga total anggaran mencapai Rp30,7 miliar,” tandasnya. (fel)

0 Komentar