KAJEN – Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk sementara menunda atau mem-pending anggaran untuk penanganan rob wilayah pesisir senilai Rp 2,8 miliar. Penundaan dikarenakan Badan Pertanahan Negara (BPN) mengindikasikan lahan untuk pembangunan rumah pompa dan tanggul Desa Jeruksari Kecamatan Tirto masuk tanah musnah.
Hal itu dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, Kamis (02/11/2023), usai rapat bersama BPN di Setda Pekalongan.
Dijelaskan Sekda, ada beberapa kendala dalam pembebasan lahan untuk tanggul dan rumah pompa. Makanya guna mengantisipasi timbulnya masalah kemudian hari, Pemkab juga akan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga:Genta Kuat dan Aplikasi Albab Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Penaggulangan Bencana92 Persen Lampu PJU Sudah Diperbaiki
“Kami harus patuhi aturan karena regulasi tanah musnah, dan tanah musnah itu ada ketentuannya. Oleh karena itu saya petakan dahulu dan saya rembug bareng dengan BPN maupun BPK, sehingga kita tidak salah melangkah. Karena itu semua untuk kemaslahatan masyarakat karena terkait dengan lahan yang akan dibangun harus dibebaskan,” terangnya.
Diterangkan, atas penundaan rencana tersebut anggaran senilai Rp 2,8 miliar terploting lagi di tahun 2024. Itu wajib karena untuk mendapatkan anggaran dari pusat dengan nilai ratusan miliar penanganan syarat utama harus menyediakan lahan.
“Kita tetap berusaha ikhtiar supaya penanganan rob bisa berjalan lancar, sebab apabila mengandalkan APBD tidak mungkin bisa. Oleh karena itu Pemkab Pekalongan berusaha mencari anggaran ke pusat,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Desa Jeruksari Kecamatan Tirto, Budiharto menyatakan untuk pembangunan tanggul sekaligus rumah pompa warga rela tanahnya dibebaskan.
“Pada dasarnya semua masyarakat berharap penanganan rob segera berjalan, sehingga pemukiman masyarakat tidak lagi banjir, ” ungkapnya.(yon)