Launching Prodi Magister Hukum, Unikal Gandeng SCL

Prodi magister hukum
TANDATANGAN - Penandatanganan kontrak kerjasama antara Unikal dan SCL
0 Komentar

” SCL akan mendukung prodi magister hukum ini, dimana akan ada 15 orang asing dari berbagai negara seperti Inggris, Jepang, China, dan sebagainya. Nanti, sistem pembelajarannya diubah sedikit,” ungkapnya.

Ditambahkan Ahli Utama Pembina Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Putut Marhayudi bahwa hukum konstruksi digunakan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan dan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai standar dan kaidah yang ditetapkan. Pihaknya menegaskan, hukum konstruksi membangunkan peran penting dalam infrastruktur yang notabene merupaka tugas dan fungsi utama dari Kemen-PUPR. Dimana, pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai pihak baik itu pemerintah, kontraktor, konsultan, pemilik proyek dan pihak-pihak lainnya memerlukan kerangka hukum yang mengatur hubungan semua pihak terkait dan membantu memastikan proyek-proyek tersebut berjalan lancar dan regulasi yang ada.

“Berbagai peran penting terkait keberadaan hukum konstruksi dalam pembangunan infrastruktur antara lain meliputi kontrak konstruksi, perizinan dan regulasi, penyelesaian sengketa konstruksi, tanggung jawab hukum dan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja konstruksi, dan sebagainya.

Baca Juga:Pinjaman Online BPJS Ketenagakerjaan, Hanya Gunakan KTP dan Cair dalam Hitung Menit, Begini Syarat dan Cara Pengajuannya!Inilah Daftar Pinjol Legal OJK Terbaru 2023, Pinjaman Uang Cepat Cair Hitungan Menit dan Bunga Rendah

Lanjutnya, oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur, keberadaan hukum konstruksi berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur semua aspek dari awal hingga akhir dari sebuah proyek konstruksi tersebut.

“Presiden Jokowi telah mengutamakan 5 arahan utama Tahun 2020-2025 untuk Strategi mewujudkan Indonesia Maju, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM. Oleh karena itu, upaya untuk membuka prodi magister hukum konstruksi sangat tepat dalam rangka menjawab arahan tersebut, mengingat betapa pentingnya penyelenggaraan konstruksi pembangunan infrastruktur tersebut,” pungkasnya.(mal).

0 Komentar