BATANG – Perkembangan industrialisasi di Batang harus dibarengi dengan kesiapan daerahnya. Oleh karenanya, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan regulasi terkait untuk mencegah konflik sosial yang tumbuh di masyarakat.
Hal ini seperti disampaikan Direktur Lembaga Tink Tank Wangsa Syailendra Institute, Muhammad Syamsul Rizal, saat Kegiatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Bagi Masyarakat di Aula Kantor Bupati Batang, Jumat (20/10/2023). Kegiatan ini diinisiasi Wangsa Syailendra Institute, bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Jateng
“Kita membutuhkan regulasi yang memayungi masyarakat Batang pada khususnya, dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Seperti regulasi terkait mengatur tata kelola termasuk permukiman. Hal itu penting karena penambahan penduduk berarti akan ada problem sosial. Karena pasti akan ada banyak yang datang ke Batang dari berbagai daerah,” ujarnya.
Baca Juga:Operasi Mantap Brata 2023-2024, Dibutuhkan Stamina Luar Biasa!Jose Quelo Resmi Pimpin Lapas Batang, Layanan Kemasyarakatan jadi Prioritas
Bersama Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pihaknya saat ini tengah melakukan kajian dan penelitian untuk membedah dampak industrialisasi. Nantinya hasil kajian ini akan turut diserahkan kepada pemangku kepentingan di Batang untuk ditindaklanjuti. Seperti ke PJ Bupati Batang ataupun DPRD Batang.
Wangsa Syailendra Institute sendiri merupakan lembaganya memiliki beberapa bidang kajian. Seperti dari advokasi, pendidikan, sosial, keagamaan dan sebagainya. Hal itu karena untuk menganalisa satu bidang, pasti terkait dengan bidang yang lain.
Kepala Kesbangpol Pemprov Jateng, Haerudin, menyebut memang bersinergi dengan Lemba Tink Tank Wangsa Syailendra Institute. Tujuannya mencoba memikirkan keseimbangan antara gelombang investasi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya, investasi merupakan sebuah keniscayaan dalam meningkatkan sebuah peradaban kemajuan suatu daerah.
“Tetapi juga harus diikuti dengan kesiapan SDM yang akan terlibat nanti di dalam kegiatan investasi itu. Jangan sampai nanti masyarakat lokal hanya menjadi penonton terhadap pengelolaan investasi yang ada di daerah,” ucapnya.
Ia menyebut Kesbangpol ingin menjadi mediator yang menjembatani integrasi antara investasi dengan kesiapan SDM. Hal ini guna mengantisipasi munculnya isu sosial yang berpotensi muncul.
“Masak di daerah investasi nanti ada pengangguran, pengangguran terselubung gitu ya. Malu kemudian yang perlu kita diantisipasi juga bahwa masuknya investasi ini kan sering kali diikuti juga masuknya komponen komponen lain sarana prasarana teknologi teknologi asing. Nah ini juga harapannya diintegrasikan dengan kemampuan kesiapan daerah,” jelasnya.