RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mencatat ada 1.200 anak yang tidak bersekolah (ATS) dari total 2.601 anak yang terdata pada tahun 2024.
Untuk menekan angka tersebut, Pemkot Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggencarkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengendalian Anak Tidak Sekolah (RAD-ATS) dengan melibatkan berbagai instansi terkait, baik dari sektor pendidikan maupun perangkat daerah lainnya.
Langkah ini dibahas dalam kegiatan sosialisasi RAD-ATS yang berlangsung di Ruang Buketan, Kantor Setda Pekalongan, pada Rabu (23/10/2024).
Baca Juga:86 Peserta Ikuti Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional 2024, UIN Gus Dur Fokus Tingkatkan Layanan JeBawaslu Batang Dituding Lamban Tangani Pelanggaran APK, Akan Gelar Penertiban
Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Wali Kota Pekalongan Salahudin, Kepala Bappeda Cayekti Widigdo, Asisten I Setda Soesilo, serta berbagai instansi terkait dan perwakilan dari lembaga pendidikan.
Cayekti Widigdo menjelaskan bahwa sejak Januari 2024, Kota Pekalongan telah menjadi bagian dari program kesejahteraan anak remaja yang digagas oleh Unicef di Jawa Tengah.
Dalam menangani masalah anak tidak sekolah, Pemkot telah membentuk tim khusus yang terdiri dari tiga unsur, yaitu tim koordinasi, tim teknis, dan sekretariat.
“Tim koordinasi berperan dalam memberikan arahan kebijakan, sedangkan tim teknis bertugas menyusun rencana aksi, melakukan pendataan, serta mengembalikan anak-anak ke sekolah,” ujar Cayekti.
Dalam tim tersebut, turut terlibat berbagai perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinperinaker, DKP, DPMPPA, serta sektor swasta.
Data ATS diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang kemudian diverifikasi oleh Disdukcapil untuk memastikan status kewarganegaraan anak-anak tersebut.
“Dari total 2.601 anak yang terdata, setelah proses verifikasi, 89 anak telah kembali bersekolah, 232 anak masuk pesantren, 8 anak meninggal dunia, dan 80 anak tidak ditemukan. Saat ini masih ada 1.200 anak yang memerlukan penanganan lebih lanjut,” jelasnya.
Baca Juga:Bawaslu Pekalongan Tingkatkan Pengawasan Pilkada 2024, Gelar Rakernis Penyelesaian SengketaDisdukcapil Batang Gencarkan Jemput Bola Perekaman KTP untuk Pemilih Pemula Jelang Pilkada
Sementara itu, Plt. Wali Kota Pekalongan Salahudin menekankan pentingnya evaluasi serta sinergi antar pihak terkait untuk mengurangi angka anak yang tidak bersekolah.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti dewan pendidikan, Kementerian Agama, dan sektor usaha sangat diperlukan untuk membantu anak-anak kembali menempuh pendidikan, baik melalui jalur formal maupun paket A, B, dan C.
“Kita perlu terus mendorong seluruh pemangku kepentingan agar bekerja bersama dalam mengatasi masalah ini. Pendidikan karakter sejak dini juga sangat penting untuk mencegah anak-anak terpengaruh hal-hal negatif yang bisa menghambat pendidikan mereka,” kata Salahudin.