RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang harus bersiap menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran tahun 2025. Refocusing anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat diperkirakan memangkas hingga Rp150 miliar, memaksa Pemkab untuk menyesuaikan alokasi dana di berbagai sektor.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Batang, Sri Purwaningsih, mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi memengaruhi berbagai pos keuangan, termasuk sistem penggajian dan honor pegawai.
“Sejak dua tahun lalu, kami sudah memiliki tim khusus untuk mengkaji pembatasan honor. Saat ini, pejabat eselon 2 hanya diperbolehkan menerima honor maksimal dua kali dalam sebulan. Bahkan, dalam sebulan bisa saja mereka tidak menerima honor sama sekali,” ujar Sri.
Baca Juga:Pemkot Pekalongan Percepat Perbaikan 31 Ruas Jalan Rusak, Target Rampung Akhir Februari 2025Flu Burung Merebak di Pekalongan, Unggas Mati Mendadak di Sejumlah Desa
Menunggu Petunjuk Teknis, Pemangkasan Anggaran Masih Dipetakan
Pemkab Batang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat sebelum menentukan sektor mana yang akan terdampak pemangkasan anggaran.
“Karena ini kebijakan dari pusat, kami harus menunggu juknis terlebih dahulu sebelum menetapkan sektor mana saja yang harus mengalami refocusing,” jelas Sri.
Beberapa langkah efisiensi mulai diterapkan untuk mengurangi dampak pemangkasan anggaran, antara lain:
Pembatasan perjalanan dinas, khususnya yang berskala nasional.
- Pengurangan rapat fisik, yang digantikan dengan rapat virtual melalui platform seperti Zoom.
- Peninjauan ulang pengadaan barang, terutama perangkat elektronik seperti laptop dan peralatan kantor yang tidak mendesak.
“Misalnya, pengadaan laptop yang dilakukan tiap tahun perlu dikaji ulang. Kita harus lebih selektif dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran,” tambahnya.
Strategi Kreatif untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah
Di tengah refocusing anggaran, BPKPAD Batang terus mencari cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program-program penting tetap berjalan.
“Sebagai koordinator pendapatan daerah, kami terus menggali potensi baru untuk meningkatkan PAD, termasuk memaksimalkan sektor-sektor yang belum optimal,” tegas Sri.
Salah satu perhatian utama Pemkab Batang adalah dampak pemangkasan anggaran terhadap program sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
Baca Juga:Baru Satu PAUD di Kota Pekalongan Terima Program Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Lain MenungguAwal Ramadan 1446 H Berpotensi Serempak, Muhammadiyah Tetapkan 1 Maret 2025
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Batang berencana menggandeng sektor swasta agar ikut berkontribusi dalam program sosial.
“Kami berharap para investor dapat berperan aktif dalam membantu mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting, terutama dalam penyediaan akses terhadap makanan bergizi,” ungkapnya.