“Belanja yang naik harus benar-benar sesuai kebutuhan dan prioritas. Kami juga akan mencermati penggunaan anggaran untuk program-program strategis seperti MBG, yang saat ini berjalan baik namun perlu kejelasan mengenai penggunaannya. Begitu juga dengan persoalan pengelolaan sampah, ini sangat penting agar tidak menimbulkan krisis lingkungan,” ungkap Azmi.
Ia menegaskan, Pemkot harus mempersiapkan pembiayaan mencukupi agar program prioritas seperti MBG yang sudah berjalan di enam dapur dan melayani sekitar 80 ribu anak, tetap bisa berlangsung.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis lebih rinci dari Pemerintah Pusat agar alokasi anggarannya bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Baca Juga:KSAL Cup Enduro Hiu Selatan di Kendal Sabet Pujian Dunia Raider Kendal Sabet "Raja Tanjakan"!Dinkes Pekalongan Perketat Pengawasan Air Minum Tambah Parameter Uji, Fokus Hulu ke Hilir!
Azmi menekankan, Pemkot juga harus mempersiapkan sarana prasarana penanganan sampah non-TPA yang ditargetkan beroperasi November. “Kami terus menghitung kapasitas pengolahan sampah, mengingat saat ini volume sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 150 ton per hari. Hal ini harus benar-benar terakomodasi dengan baik agar tidak menimbulkan masalah lingkungan,” bebernya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD mengevaluasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran semester pertama 2025. Harapannya, hal-hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dapat disepakati bersama dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD.
Azmi sepakat bahwa penyusunan Perubahan APBD 2025 harus berorientasi pada manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama DPRD berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar proses penyusunan dan pembahasan Perubahan APBD ini berjalan lancar. Semoga hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekalongan,” pungkasnya.