BATANG – Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Batang tidak salah kaprah dalam menerjemahkan kebijakan work from anywhere (WFA) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Faiz menekankan, WFA bukan berarti ASN bebas bekerja dari rumah atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Justru sebaliknya, ASN diminta tetap aktif turun ke lapangan untuk memastikan pelayanan publik dan pengawasan berjalan optimal.
“Iya, dari tanggal 29 sampai 31 Desember sesuai arahan pemerintah pusat kita berlakukan WFA. Tapi ingat, ini WFA, bukan WFO apalagi WFH. ASN bukan berdiam diri di rumah, tapi keliling, memantau kondisi di lapangan,” tegas Faiz saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan perayaan Nataru di Aula Bupati Batang, Jumat (19/12).
Baca Juga:Tanah Diduga Diserobot, Karnoto Pasang Plang Besar di Perumahan Panorama Indah: “Tanah Ini Masih Sengketa!”Saksi Ahli Muncul Jelang Tuntutan, Dugaan Upaya Peringanan Hukuman Mencuat
Kebijakan tersebut sejalan dengan usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang meminta seluruh pekerja di Indonesia dapat bekerja dari mana saja pada 29–31 Desember 2025. Usulan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Selain soal WFA, Faiz juga memberi perhatian khusus terhadap pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama momentum Nataru. Ia meminta tim gabungan dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP untuk bersiaga di titik-titik rawan kemacetan.
“Perhatikan juga truk-truk yang parkir di pinggir jalan. Harus ditertibkan, jangan sampai mengganggu arus lalu lintas dan memicu kecelakaan. Arahkan ke kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Tak hanya jalur utama, Faiz juga menyoroti potensi kepadatan di sejumlah objek wisata yang diprediksi ramai pengunjung saat libur akhir tahun, seperti Pantai Sigandu, Dolphin Center, hingga kawasan Forest Kopi.
“Rest area tol juga rawan krodit. Selain itu, titik-titik rawan longsor harus benar-benar dipantau,” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana, Faiz meminta jajaran Forkopimcam—mulai dari camat, kapolsek, hingga danramil—agar merespons cepat jika terjadi kondisi darurat. Ia juga meminta DPU PR menyiagakan alat berat, termasuk ekskavator, untuk penanganan cepat di lapangan.