RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan beserta ajudannya di wilayah Semarang pada Senin malam, 2 Maret 2026. Operasi senyap ini berbuntut pada penyegelan sejumlah ruang kerja strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa pagi, 3 Maret 2026, sejumlah titik penting di Setda Pekalongan telah dipasangi segel garis merah-putih KPK. Ruangan yang disegel meliputi ruang kerja Bupati, ruang Sekda, ruang Kepala DPU Taru, ruang Kepala Dinas Perkim LH, hingga ruang Kasatpol PP. Selain fasilitas pemerintahan, penyidik juga menyegel pintu masuk Big Boss Salon yang diduga merupakan milik pribadi sang Bupati.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penangkapan tersebut dilakukan dini hari tadi. Pihaknya mengamankan bupati beserta dua orang kepercayaan yang merupakan ajudan pribadi.
Baca Juga:Timur Tengah Memanas, Keberangkatan Jemaah Umrah asal Batang Ditunda demi Keselamatan dan KeamananDandim Pekalongan Kebut Pengaspalan Jalan TMMD Desa Werdi, Jalur Ekonomi Paninggaran-Kandangserang Segera Mulu
“Dini hari tadi, tim bergerak di Semarang dan mengamankan Bupati Pekalongan beserta dua orang lainnya. Mereka adalah figur yang selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan dan ajudan pribadi bupati. Operasi ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan korupsi yang berkaitan dengan beberapa proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan,” ujar Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa siang.
Aktivitas ASN Tetap Normal
Meski suhu politik di Kabupaten Pekalongan memanas akibat penggeledahan, aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terpantau tetap berjalan normal di bawah suasana bulan Ramadan. Para pegawai tetap melaksanakan apel pagi pukul 08.00 WIB, salah satunya di halaman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru).
Sekretaris DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Budi Untoyo, yang memimpin apel pagi meminta seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing serta tidak terpengaruh oleh simpang siur informasi.
“Saya hanya berpesan untuk semuanya tenang, tidak perlu yang harus bagaimana. Semuanya bekerja sesuai dengan timeline, sesuai dengan apa tugas pokok fungsi kita. Yang terpenting, untuk area di lokasi yang dilakukan penyegelan untuk dikosongkan (clearance), tidak ada aktivitas apapun di sana,” tegas Budi Untoyo di hadapan para pegawainya.