RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digulirkan secara nasional pada bulan Mei mendatang.
Penegasan komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, seusai menerima audiensi jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan di Ruang Rapat Bupati.
“Kami diminta untuk terlibat aktif dalam menyosialisasikan kesuksesan program ini karena data sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah membentuk DTSEN sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial, dan sebagainya,” ujar Sukirman memberikan keterangan resmi.
Baca Juga:Mantap! Bupati Kendal Obral Diskon Pajak PBB Bagi Pengusaha Hotel dan Restoran, Ini Syarat MutlaknyaJurusan Perhotelan SMK Muhammadiyah Kesesi Jadi Primadona, Tawarkan Praktik Standar Hotel Bintang
Mengingat Sensus Ekonomi 2026 berstatus sebagai program prioritas nasional, Sukirman memastikan bahwa Pemkab Pekalongan akan merancang strategi sosialisasi yang masif dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan masyarakat umum, tetapi juga menyasar langsung para penggerak roda ekonomi.
“Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu siap melakukan sosialisasi dengan berbagai metode, termasuk melalui penerbitan surat edaran kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, terdapat permintaan agar pelaku usaha, mulai dari usaha menengah hingga besar, serta tentu saja usaha mikro, dapat turut disosialisasikan mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi ini,” tuturnya menjelaskan.
Lebih lanjut, Sukirman menggarisbawahi urgensi pengumpulan data melalui sensus ini. Menurutnya, pemetaan rinci mengenai kondisi riil ekonomi masyarakat, seperti tingkat pengangguran terbuka dan fluktuasi angka kemiskinan, sangat menentukan arah pembangunan daerah.
“Hasilnya data-data yang kita miliki seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan seterusnya dan ini menjadi supporting system yang sangat luar biasa bagi pengambilan kebijakan kedepannya,” imbuhnya memaparkan.
Amanat Undang-Undang dan Arahan Presiden
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, membeberkan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan persiapan eksekusi Sensus Ekonomi 2026 antara lembaga statistik dengan pemangku kebijakan di tingkat daerah.
Maibu mengingatkan bahwa pelaksanaan sensus ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan amanat undang-undang yang dipantau langsung oleh kepala negara.
“Sensus Ekonomi ini adalah kegiatan prioritas nasional dan program direktif Presiden. Data yang dihasilkan sangat dinantikan oleh pemerintah pusat,” kata Maibu menegaskan.