BATANG, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) resmi menginisiasi pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).
Wadalah kolaborasi lintas sektor tersebut ditargetkan dapat resmi dibentuk dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Batang pada tahun 2027.
Langkah awal inisiasi ditandai dengan sosialisasi yang melibatkan sekitar 40 peserta dari gabungan organisasi wanita serta lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak di Aula BKPSDM Kabupaten Batang, Kamis (1/10/2026).
Baca Juga:Wacana Masa Tunggu Haji Dipangkas Jadi 14 Tahun, Kemenhaj Batang Imbau Jemaah BersabarJalan Kaliwungu-Boja Amblas 36 Meter, Dishub Kendal Imbau Truk Besar Batasi Muatan
Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Batang, Weni Ary Susanti, menjelaskan bahwa Forum PUSPA dirancang sebagai mitra strategis pemerintah untuk merangkul masyarakat di tingkat akar rumput.
“Langkah awal ini adalah menyosialisasikan terlebih dahulu apa itu PUSPA. Forum ini akan menjadi wadah bersama yang lebih dekat dan fleksibel dalam merangkul perempuan di akar rumput sebagai mitra strategis pemerintah,” ujar Weni di Batang, Kamis (1/10/2026).
Weni menekankan bahwa keberadaan Forum PUSPA sangat krusial untuk memutus mata rantai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering kali tidak terungkap akibat hambatan rasa takut, stigma sosial, maupun hubungan kedekatan korban dengan pelaku.
Meski tidak menangani penanganan kasus secara langsung, anggota Forum PUSPA akan difungsikan sebagai garda terdepan untuk memberikan rasa aman sekaligus pendampingan awal bagi korban.
Ke depan, keanggotaan Forum PUSPA Batang akan membuka ruang keterlibatan luas dari organisasi keagamaan, akademisi, LSM, komunitas, media, pelaku usaha, hingga tenaga medis dan psikolog agar upaya penanganan isu perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada pemerintah semata. (nov)