PEKALONGAN, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengoptimalkan penataan kawasan permukiman kumuh dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar terintegrasi dengan berbagai program infrastruktur dasar serta penanganan banjir rob.
Langkah strategis tersebut ditekankan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, saat membuka kegiatan Program Review Penataan Kawasan Kumuh dan Rehabilitasi RTLH di Ruang Buketan, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
Program kolaboratif ini turut melibatkan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI serta lembaga asal Jepang, Koso Nippon.
Baca Juga:Dugaan Korupsi Dana Puslatkab KONI Kendal Rp 798 Juta Guncang Persiapan Porprov Jateng 2026Tunjukkan Perhatian! Ramalan Cinta Zodiak 27 Oktober 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces
“Kolaborasi ini diharapkan memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan permukiman di Kota Pekalongan,” ujar Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, di Pekalongan.
Balgis menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek sanitasi, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, rehabilitasi RTLH bukan sekadar memperbaiki fisik bangunan, melainkan upaya menjamin hak masyarakat berpenghasilan rendah atas hunian yang aman dan sehat.
Pihaknya juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dan akurasi data agar program pembangunan memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan warga Kota Pekalongan. (nul)