KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID — Pemerintah Kabupaten Kendal menghadapi tantangan percepatan penyerapan anggaran seiring sisa waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang tersisa kurang dari dua bulan.
Berdasarkan laporan evaluasi hingga akhir Triwulan III, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kendal tercatat baru mencapai 63,58 persen, sementara angka penyerapan belanja daerah masih berada di kisaran 56,03 persen.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari secara tegas menginstruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menggenjot kinerja dan melakukan langkah akselerasi terukur.
Baca Juga:Pemkab Batang Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 6 Persen di 2029, Wabup Suyono Dorong Kolaborasi CSRTitik Balik? Ramalan Keuangan Zodiak 12 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces
Instruksi tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Tika dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Triwulan III APBD Kabupaten Kendal 2026 yang berlangsung di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Selasa (10/11/2026).
“Realisasi pendapatan kita memang masih 63,58 persen. Kemudian untuk realisasi belanja baru 56,03 persen. Ini harus terus ditingkatkan karena tenggat waktunya kurang dari dua bulan,” tegasnya.
Bupati Tika menekankan agar jajaran birokrasi tidak membiarkan lambatnya penyerapan anggaran berlarut-larut hingga memicu penumpukan proses pencairan dan administrasi di penghujung tahun.
Seluruh kepala dinas, camat, lurah, hingga pimpinan fasilitas kesehatan diminta untuk mencermati jadwal pelaksanaan kegiatan secara cermat dan menyesuaikannya dengan ketersediaan kas daerah.
“Saya berharap seluruh OPD terus meningkatkan realisasinya. Ini masih ada kesempatan, sehingga harus dilakukan langkah akselerasi yang terencana agar capaian kinerja bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Melalui forum evaluasi berkala ini, Pemkab Kendal berharap seluruh hambatan teknis di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan, sehingga program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat dapat tuntas tepat waktu dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, serta tertib administrasi,” tandasnya. (fur)