KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID — Tata kelola keuangan serta pengelolaan aset desa menuntut tingkat ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi dari aparatur pemerintah tingkat desa agar terhindar dari potensi penyimpangan maupun persoalan hukum.
Kesadaran tersebut mengemuka dalam kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal di Aula Kecamatan Kaliwungu, Rabu (11/11/2026).
Program pembinaan ini mendapat sambutan antusias dari para kepala desa yang menilai pendampingan teknis semacam ini sangat krusial guna memperdalam pemahaman regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga:Kukuhkan Pengurus ASPET 2026–2031, Bupati Kendal Tekankan Pentingnya Legalitas dan LingkunganPeringati HKN ke-63, Bupati Kendal Dyah Kartika Ingatkan Ancaman Penyakit Jantung dan Gagal Ginjal
Kepala Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Agus Subaidi, mengungkapkan bahwa aparatur pemerintahan desa memikul beban tanggung jawab administratif yang kompleks dalam mengeksekusi anggaran pembangunan.
Oleh karena itu, pembinaan langsung dari instansi berwenang menjadi panduan penting bagi kepala desa dan perangkatnya dalam mengambil kebijakan yang akuntabel.
“Pendampingan seperti ini penting karena dalam menjalankan pemerintahan desa terdapat berbagai aturan dan tanggung jawab administrasi yang harus dipahami oleh kepala desa maupun perangkat desa,” katanya.
Agus berharap sinergi antara Dispermasdes dan aparat penegak hukum dalam forum pendampingan ini dapat memberikan rasa aman sekaligus kepastian operasional bagi aparatur desa dalam mengelola anggaran secara tertib dan transparan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Brangsong, Moh Asnawi, menilai bahwa kegiatan pembinaan ini membuka ruang dialog interaktif bagi pemerintah desa untuk berkonsultasi secara langsung mengenai kendala di lapangan.
“Ini sangat luar biasa, karena pemerintah desa bisa menyampaikan keluh kesah dan berbagai persoalan yang dihadapi di desa. Kami sangat membutuhkan petunjuk dan pendampingan agar dalam menjalankan pemerintahan tidak salah melangkah,” ungkapnya.
Asnawi berharap agar program pendampingan regulasi keuangan dan aset ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan mengingat dinamika aturan serta tantangan pengelolaan keuangan di tingkat desa yang terus berkembang dari waktu ke waktu. (fur)