KENDAL, RADARPEKALONGAN.ID — Keakuratan data dalam sistem digital pendidikan memegang peranan krusial bagi kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah, secara tegas mengingatkan seluruh pengelola data di satuan pendidikan agar tidak mengabaikan validitas pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pasalnya, kesalahan input data sekecil apa pun berisiko fatal, yakni menghambat proses pencairan hak keuangan guru berupa tunjangan profesi maupun tunjangan khusus.
Peringatan keras tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, saat membuka acara Sosialisasi Dapodik dan Tunjangan Guru Jenjang PAUD, SD, dan SMP Tahun 2026 di Kendal, Senin (16/11/2026).
Baca Juga:Pemkot Pekalongan Kawal Kepastian Status dan Penggajian PPPK Paruh Waktu Jelang Transisi Pusat 2027Polisi Gerebek Tambang Pasir Ilegal di Magelung Kendal, Sita Satu Ekskavator dan Empat Truk Pengangkut
Bupati menegaskan bahwa Dapodik tidak boleh dipandang sebelah mata sekadar sebagai kewajiban administratif rutin per semester. Lebih dari itu, sistem ini berfungsi sebagai fondasi utama pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan arah kebijakan serta memastikan program pembangunan sektor pendidikan tepat sasaran.
“Data yang diinput harus akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapodik merupakan jantung perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan,” tegas Bupati Dyah Kartika.
Pihaknya menginstruksikan seluruh operator sekolah agar teliti memastikan setiap elemen informasi, mulai dari data peserta didik, profil tenaga pendidik, kondisi sarana prasarana, beban jam mengajar, hingga kualifikasi akademik sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada rekayasa data.
Menambahkan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni, menjelaskan bahwa tingkat validitas Dapodik menjadi penentu utama kelancaran sistem verifikasi pencairan hak-hak finansial guru.
Oleh karena itu, setiap perubahan status kepegawaian, mutasi, maupun guru yang memasuki masa purna tugas harus segera diperbarui secara berkala.
“Harapannya, seluruh data benar-benar valid dan sesuai kondisi riil. Penyaluran tunjangan guru harus tepat waktu, tidak terlambat, dan tidak menimbulkan temuan,” ujar Yanuar.
Yanuar juga menekankan bahwa tugas validasi data bukanlah tanggung jawab mutlak seorang operator sekolah saja. Para kepala satuan pendidikan diminta untuk aktif melakukan fungsi kontrol dan pemeriksaan ulang sebelum data final disinkronkan ke server pusat.
Baca Juga:Munawir Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Kendal Lewat PAW, Susunan Alat Kelengkapan Dewan Langsung DirombakAda Tekanan? Ramalan Cinta Zodiak 17 November 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces
Di sela kegiatan sosialisasi tersebut, Pemkab Kendal turut menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian insentif honorarium sebesar Rp225.000 per bulan bagi guru PAUD non-ASN yang belum tersertifikasi.
