BATANG – Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 akhirnya mendapatkan persetujuan bersama dari Bupati dan DPRD Batang setelah melalui pembahasan berjenjang. Hasilnya, nilai RAPBD tersebut mengalami kenaikan Rp 1 triliun lebih dari usulan awal.
Persetujuan Bersama atas Raperda APBD 2024 tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (8/11/2023) kemarin. Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki mengatakan, bahwa setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, maka pendapatan daerah 2024 disetujui dengan nominal Rp. 1.902.452.411.838,00.
Kemudian untuk belanja daerah sebesar Rp. 1.956.534.612.233,00, defisit sebesar Rp. 54.082.200.395,00, dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 61.582.200.395,00.
Adapun untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 7.500.000.000,00, surplus pembiayaan sebesar Rp. 54.082.200.395,00 yang digunakan untuk menutup Defisit.
Besaran nominal pendapatan daerah tersebut naik cukup signifikan dari awal pembahasan, yakni Rp1,78 triliun. Sementara anggaran belanja daerah sebesar Rp1,84 triliun.
Baca Juga : Penilaian Angka Kredit ASN Jabatan Fungsional Didasarkan Kinerja
“Proses penyusunan APBD merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Sehingga diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik dalam setiap proses pembahasan agar menghasilkan kebijakan dan program kegiatan yang tepat dan bermanfaat,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.
Hasil persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Untuk selanjutnya mendapatkan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang hasilnya nanti akan segera ditindaklanjuti bersama.
“Hasilnya evaluasi gubernur nanti akan segera kita tindaklanjuti bersama, sehingga Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Batang, Maulana Yusup mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Baik dari eksekutif maupun legislatif.
“Terimakasih atas kebersamaannya dalam setiap pembahasan, baik di tingkat komisi maupun Badan Anggaran,” katanya.
Maulana Yusup pun berharap, pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Daerah bisa meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD. Hal itu harus terus diupayakan dan menggali potensi untuk peningkatan pendapatan,” ujar dia. (fel)
